Kebijakan Pendidikan

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan Pembelajaran Mendalam menjadi upaya strategis untuk mencapai cita-cita ideal pendidikan nasional, membangun SDM unggul.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa relaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk pembiayaan honor guru dan tenaga kependidikan (tendik) ASN PPPK paruh waktu hanya berlaku pada tahun a

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, program Sekolah Rakyat berhasil mengubah persepsi pendidikan bagi masyarakat rentan, menawarkan harapan baru melalui akses layanan pendidikan berkualitas.

Dinas Pendidikan Kota Cirebon sedang mengkaji konsep lima hari sekolah untuk jenjang SD. Pembahasan ini bertujuan menyelaraskan sistem belajar dengan SMP dan diharapkan dapat diterapkan pada tahun ajaran baru.

Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dindik Jatim) menerbitkan aturan baru terkait pengendalian gawai di sekolah bagi siswa dan guru, bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan berorientasi pada penguatan karakter peserta didik.

Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan menginstruksikan seluruh SMA sederajat siapkan SOP pembatasan gawai di sekolah untuk menangkal dampak negatif gawai pada tumbuh kembang siswa dan mencegah paparan konten tidak sesuai usia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti resmi melantik anggota Dewan Pendidikan Nasional periode 2026-2031, langkah strategis perkuat implementasi Asta Cita keempat Presiden.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan relaksasi penggunaan Dana BOSP 2026 untuk pembiayaan honor guru dan tenaga kependidikan non-ASN, sebuah langkah strategis yang patut diketahui.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengambil langkah strategis untuk menciptakan budaya Sekolah Aman dan Nyaman, fokus pada kesehatan mental peserta didik melalui kebijakan baru dan program inovatif.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menjalin sinergi data pendidikan untuk meningkatkan akurasi dan validitas informasi, menjadi fondasi kebijakan pendidikan yang tepat sasaran.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti peran vital kampus sebagai ruang strategis pencetak SDM masa depan bangsa, usai menyerap aspirasi dari 15 perguruan tinggi di Kalimantan Timur.

Gagasan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tentang pembukaan opsi jabatan fungsional peneliti di kampus membuka jalan bagi transformasi universitas riset di Indonesia, namun juga memunculkan pertanyaan kritis.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa Pendidikan Indonesia 2026 harus fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi guru, serta pemerataan mutu di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyoroti rata-rata lama sekolah Sulteng yang masih 9 tahun sebagai tantangan besar pendidikan menuju Indonesia Emas 2045, mendorong intervensi besar untuk peningkatan kualitas.

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) mendesak pemerintah agar memberikan Pendidikan Gratis Mahasiswa Terdampak Bencana di Sumatera, sekaligus menegaskan arah baru gerakan mahasiswa berbasis riset.

Presiden Prabowo Minta Guru Tegas dalam mendidik murid, bahkan anak jenderal sekalipun. Pernyataan ini menjadi angin segar bagi dunia pendidikan di tengah dilema hukum yang dihadapi guru.

Kementerian Agama (Kemenag) RI mengumumkan persetujuan pemerintah atas pendirian Direktorat Jenderal Pesantren, sebuah langkah strategis untuk memperkuat posisi lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Bagaimana implikasi kebijakan baru ini?

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu'ti, menyatakan larangan HP di sekolah, khususnya SMA, memerlukan pembahasan lintas kementerian yang komprehensif.

Menteri Abdul Mu'ti memastikan program Revitalisasi Sekolah dan digitalisasi pembelajaran tetap menjadi fokus utama kementerian pada 2026, meskipun anggaran terbatas.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu'ti, menyatakan kasus ledakan SMAN 72 Jakarta menjadi alarm penting bagi kementerian untuk melakukan pembenahan dan penguatan sistem, termasuk peran guru BK dan penanganan perundungan.