Bantahan PDIP Amnesti Hasto Kristiyanto dari Prabowo Transaksional

Meski tidak setuju dengan amnesti Hasto, namun Johan mengaku setuju dengan keputusan presiden yang memberi pengampunan terhadap Tom Lembong.

Ketua DPW Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, mengungkapkan latar belakang keputusan Prabowo berikan amnesti Hasto Kristiyanto

Keputusan tersebut disebut Muzani sudah melalui beragam pertimbangan.

Menurut Gibran, pemberian abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto, serta narapidana lainnya juga bertepatan menjelang perayaan HUT Ke-80 RI.

Amnesti dan abolisi diberikan Prabowo itu membuat Hasto dan Tom Lembong bebas dari penjara sejak Jumat (1/8) malam.

Tom Lembong bebas usai Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberian abolisi.

Wamensesneg Juri Ardiantoro menanggapi, pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengungkapkan, pertimbangan utama di balik keputusan Prabowo memberikan abolisi ke Tom dan amnesti ke Hasto

Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto segera bebas dari jeruji besi setelah DPR menyetujui surat abolisi dan amnesti diminta Presiden Prabowo.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan Presiden Prabowo Subianto tak melakukan intervensi hukum.

Mahfud memuji keputusan Prabowo yang memberikan abolisi dan amnesti tersebut.

Amnesti itu menegaskan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan membungkam kritik atau menekan lawan politik.

Aria Bima merupakan politikus senior PDI Perjuangan. Ia terpilih menjadi Ketua DPC PDIP Solo menggantikan FX Hadi Rudyatmo.

Aria Bima terpilih menjabat Ketua DPC PDIP Kota Surakarta periode 2026-2030 menggantikan FX Rudy. Hal itu hasil dari Konfercab PDIP Jawa Tengah.

Konfercab PDIP Jawa Tengah menetapkan Aria Bima sebagai Ketua DPC PDIP Solo periode 2026–2030, menggantikan FX Hadi Rudyatmo.

Mendagri Tito perlu menerangkan substansi dasar hukum ibu kota politik tersebut apakah perlu merevisi UU IKN atau cukup dengan UU saat ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyerukan revolusi mental untuk Pembumian Pancasila di era 2025, menyikapi rendahnya kepercayaan generasi muda terhadap ideologi negara dan tantangan globalisasi.

Anggota fraksi PDIP DPR RI Aria Bima menyebut dua kader PDIP korban framing.

Wakil Ketua DPR itu menegaskan, sebelum kongres PDIP, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga sudah menyatakan dukungan ke pemerintahan.

Diketahui, hasil Kongres 2025 menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Sekjen sekaligus ketua umum PDIP.

Yulianus tersandung kasus ITE dan merupakan narapidana kasus penghinaan terhadap kepala negara.

Hasto sebelumnya divonis 3,5 tahun bui dalam kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku.

Jokowi yakin pemberian abolisi tersebut telah melalui berbagai pertimbagan hukum serta pertimbangan sosial politik.

KPK menyatakan Hasto Kristiyanto hanya terbebas dari hukuman dengan status tetap bersalah melakukan tindak pidana korupsi.