Amnesti Hasto

Ketua DPW Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, mengungkapkan latar belakang keputusan Prabowo berikan amnesti Hasto Kristiyanto

Politikus senior PDIP Aria Bima menegaskan bahwa pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

Wakil Ketua DPR itu menegaskan, sebelum kongres PDIP, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga sudah menyatakan dukungan ke pemerintahan.

Diketahui, hasil Kongres 2025 menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Sekjen sekaligus ketua umum PDIP.

Yulianus tersandung kasus ITE dan merupakan narapidana kasus penghinaan terhadap kepala negara.

Hasto sebelumnya divonis 3,5 tahun bui dalam kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku.

Jokowi yakin pemberian abolisi tersebut telah melalui berbagai pertimbagan hukum serta pertimbangan sosial politik.

Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto segera bebas dari jeruji besi setelah DPR menyetujui surat abolisi dan amnesti diminta Presiden Prabowo.

KPK menyatakan Hasto Kristiyanto hanya terbebas dari hukuman dengan status tetap bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Keperluan berobat sudah dijadwalkan Hasto jauh-jauh hari sebelum mengumumkan amnesti diperoleh dari Presiden Prabowo.

Amnesti itu menegaskan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan membungkam kritik atau menekan lawan politik.

Hasto langsung memasuki mobil berwarna hitam yang telah menunggu di luar sekitar pukul 09.04 WIB, Jumat (1/8).

PDI Perjuangan menilai amnesti dari pemerinta merupakan hal wajar yang sudah seharusnya diberikan kepada Hasto.

Pembebasan Hasto tinggal menunggu surat Keputusan Presiden (Keppres) dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.