Amnesti Hasto Kristiyanto

Yulianus tersandung kasus ITE dan merupakan narapidana kasus penghinaan terhadap kepala negara.

Wamensesneg Juri Ardiantoro menanggapi, pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto

Momen pertemuan itu diunggah Dasco melalui akun Instagram pribadinya

DPR memberikan persetujuan permohonan pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengungkapkan, pertimbangan utama di balik keputusan Prabowo memberikan abolisi ke Tom dan amnesti ke Hasto

Hasto sebelumnya divonis 3,5 tahun bui dalam kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku.

Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto segera bebas dari jeruji besi setelah DPR menyetujui surat abolisi dan amnesti diminta Presiden Prabowo.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan Presiden Prabowo Subianto tak melakukan intervensi hukum.

KPK menyatakan Hasto Kristiyanto hanya terbebas dari hukuman dengan status tetap bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

KPK menyatakan terdakwa Hasto Kristiyanto tetap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Keperluan berobat sudah dijadwalkan Hasto jauh-jauh hari sebelum mengumumkan amnesti diperoleh dari Presiden Prabowo.

Amnesti itu menegaskan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan membungkam kritik atau menekan lawan politik.

Hasto langsung memasuki mobil berwarna hitam yang telah menunggu di luar sekitar pukul 09.04 WIB, Jumat (1/8).

PDI Perjuangan menilai amnesti dari pemerinta merupakan hal wajar yang sudah seharusnya diberikan kepada Hasto.

Pembebasan Hasto tinggal menunggu surat Keputusan Presiden (Keppres) dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.

KPK merespons amnesti bagi Hasto terkait kasus suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.

Pertemuan tersebut diketahui terjadi usai pemberian abolisi Tom Lembong dan amnesti bagi Hasto.