Hasto Berpeluang Kembali Jabat Sekjen PDIP, Ini Analisisnya

Mengungkap perjalanan Sekjen PDIP dari masa ke masa.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto,meninggalkan Rumah Tahanan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (01/08/20

Hasto menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemberian amnesti.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

Hasto merupakan terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus suap pengurusan PAW anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

KPK menyatakan Hasto Kristiyanto hanya terbebas dari hukuman dengan status tetap bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Keperluan berobat sudah dijadwalkan Hasto jauh-jauh hari sebelum mengumumkan amnesti diperoleh dari Presiden Prabowo.

Amnesti itu menegaskan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan membungkam kritik atau menekan lawan politik.

Hasto langsung memasuki mobil berwarna hitam yang telah menunggu di luar sekitar pukul 09.04 WIB, Jumat (1/8).

PDI Perjuangan menilai amnesti dari pemerinta merupakan hal wajar yang sudah seharusnya diberikan kepada Hasto.

Pembebasan Hasto tinggal menunggu surat Keputusan Presiden (Keppres) dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.

KPK merespons amnesti bagi Hasto terkait kasus suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.

Padahal, kata Hasto Indonesia dibangun atas tradisi dialektika dan kebebasan berpendapat, sehingga kritik seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP Kritik Pemerintah adalah bentuk kasih sayang terhadap negara, bukan keinginan untuk melihat kegagalan, sekaligus menyoroti pentingnya kebebasan berpendapat.

DPP PDIP menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi dan Dasasila Bandung, bukan sekadar sikap emosional, relevan di tengah krisis geopolitik.

DPP PDIP melalui Sekjen Hasto Kristiyanto menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif, terutama menyikapi dinamika geopolitik di Timur Tengah.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya institusionalisasi partai dalam forum internasional CALD di Filipina, mengungkap kunci ketahanan partai menghadapi tekanan politik.

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Prabowo Tokoh Pemersatu yang mampu merangkul lawan politiknya, memberikan kepastian hukum dan membangun fondasi negara.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, mengungkapkan bahwa pemilihan Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP adalah bagian dari strategi.

Rocky Gerung menyinggung adanya gempa bumi politik di Solo, berbarengan dengan bebaskan Hasto dan Tom Lembong