PDIP Respons Amnesti Diberikan Prabowo Buat Hasto: Sidang Keputusan Seharusnya Diputus Bebas

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu bercerita saat Hasto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputi melalui pidatonya saat kongres partai di Bali sempat berkelakar soal hukum yang tak berpihak.

Diketahui, hasil Kongres 2025 menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Sekjen sekaligus ketua umum PDIP.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto,meninggalkan Rumah Tahanan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (01/08/20

Hasto menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemberian amnesti.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

KPK menyatakan bahwa Hasto masih dianggap bersalah atas tindak pidana korupsi, meskipun ia tidak menjalani hukumannya.

KPK menyatakan Hasto Kristiyanto hanya terbebas dari hukuman dengan status tetap bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

KPK menyatakan terdakwa Hasto Kristiyanto tetap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Keperluan berobat sudah dijadwalkan Hasto jauh-jauh hari sebelum mengumumkan amnesti diperoleh dari Presiden Prabowo.

Amnesti itu menegaskan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan membungkam kritik atau menekan lawan politik.

Hasto langsung memasuki mobil berwarna hitam yang telah menunggu di luar sekitar pukul 09.04 WIB, Jumat (1/8).

Ketua DPW Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, mengungkapkan latar belakang keputusan Prabowo berikan amnesti Hasto Kristiyanto

Politikus senior PDIP Aria Bima menegaskan bahwa pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

Wakil Ketua DPR itu menegaskan, sebelum kongres PDIP, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga sudah menyatakan dukungan ke pemerintahan.

Yulianus tersandung kasus ITE dan merupakan narapidana kasus penghinaan terhadap kepala negara.

Hasto sebelumnya divonis 3,5 tahun bui dalam kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku.

Jokowi yakin pemberian abolisi tersebut telah melalui berbagai pertimbagan hukum serta pertimbangan sosial politik.

Wamensesneg Juri Ardiantoro menanggapi, pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto

Momen pertemuan itu diunggah Dasco melalui akun Instagram pribadinya

DPR memberikan persetujuan permohonan pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengungkapkan, pertimbangan utama di balik keputusan Prabowo memberikan abolisi ke Tom dan amnesti ke Hasto

Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto segera bebas dari jeruji besi setelah DPR menyetujui surat abolisi dan amnesti diminta Presiden Prabowo.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan Presiden Prabowo Subianto tak melakukan intervensi hukum.