Hasto Terima Amnesti dari Prabowo, KPK: Tetap Dianggap Korupsi

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu bercerita saat Hasto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputi melalui pidatonya saat kongres partai di Bali sempat berkelakar soal hukum yang tak berpihak.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto,meninggalkan Rumah Tahanan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (01/08/20

Hasto sebelumnya divonis 3,5 tahun bui dalam kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku.

Hasto merupakan terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus suap pengurusan PAW anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

KPK menyatakan Hasto Kristiyanto hanya terbebas dari hukuman dengan status tetap bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

KPK menyatakan terdakwa Hasto Kristiyanto tetap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Keperluan berobat sudah dijadwalkan Hasto jauh-jauh hari sebelum mengumumkan amnesti diperoleh dari Presiden Prabowo.

Hasto langsung memasuki mobil berwarna hitam yang telah menunggu di luar sekitar pukul 09.04 WIB, Jumat (1/8).

Pembebasan Hasto tinggal menunggu surat Keputusan Presiden (Keppres) dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.

KPK merespons amnesti bagi Hasto terkait kasus suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.

Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada terdakwa kasus suap PAW Harun Masiku, Hasto Kristiyanto.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penentuan angka ideal Ambang Batas Parlemen akan melalui dialog intensif dengan partai politik lain serta kajian komprehensif untuk efektivitas pemerintahan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyerukan buruh untuk perkuat persatuan dan gotong royong dalam menghadapi tantangan ekonomi serta memperjuangkan kesejahteraan di Hari Buruh Internasional 2026.

Padahal, kata Hasto Indonesia dibangun atas tradisi dialektika dan kebebasan berpendapat, sehingga kritik seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP Kritik Pemerintah adalah bentuk kasih sayang terhadap negara, bukan keinginan untuk melihat kegagalan, sekaligus menyoroti pentingnya kebebasan berpendapat.

DPP PDIP menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi dan Dasasila Bandung, bukan sekadar sikap emosional, relevan di tengah krisis geopolitik.

DPP PDIP melalui Sekjen Hasto Kristiyanto menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif, terutama menyikapi dinamika geopolitik di Timur Tengah.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kepastian hukum di Indonesia, mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak menyalahgunakan wewenang terhadap lawan politik, demi stabilitas negara dan pemerintahan yang bersih.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terkait pembatasan hak amnesti dan abolisi presiden. Permohonan ini dianggap kabur, sehingga MK tidak mempertimbangkan lebih lanjut substansinya.

Ditjenpas Sumut tengah berupaya keras mengatasi over kapasitas lapas yang mencapai 109 persen. Simak bagaimana program berintegrasi menjadi solusi strategis untuk masalah ini!

Wamenaker Immanuel Ebenezer meminta amnesti kepada Presiden Prabowo usai ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK.

Seperti diketahui, belakangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto baru saja mendapatkan amnesty yang membuatnya bebas dari penjara.

Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikasi K3. Benarkah bukan OTT?