Hasto Kristiyanto Dapat Amnesti dari Presiden Prabowo

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto,meninggalkan Rumah Tahanan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (01/08/20

KPK menyatakan bahwa Hasto masih dianggap bersalah atas tindak pidana korupsi, meskipun ia tidak menjalani hukumannya.

KPK menyatakan Hasto Kristiyanto hanya terbebas dari hukuman dengan status tetap bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

KPK menyatakan terdakwa Hasto Kristiyanto tetap terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Keperluan berobat sudah dijadwalkan Hasto jauh-jauh hari sebelum mengumumkan amnesti diperoleh dari Presiden Prabowo.

Hasto langsung memasuki mobil berwarna hitam yang telah menunggu di luar sekitar pukul 09.04 WIB, Jumat (1/8).

Pembebasan Hasto tinggal menunggu surat Keputusan Presiden (Keppres) dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.

KPK merespons amnesti bagi Hasto terkait kasus suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.

Diketahui, putusan ini terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024

Vonis ini terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan yang melibatkan buronan Harun Masiku.

Hasto melawan KPK karena menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku.

KPK telah menetapkan HK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan.

Padahal, kata Hasto Indonesia dibangun atas tradisi dialektika dan kebebasan berpendapat, sehingga kritik seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP Kritik Pemerintah adalah bentuk kasih sayang terhadap negara, bukan keinginan untuk melihat kegagalan, sekaligus menyoroti pentingnya kebebasan berpendapat.

DPP PDIP menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi dan Dasasila Bandung, bukan sekadar sikap emosional, relevan di tengah krisis geopolitik.

DPP PDIP melalui Sekjen Hasto Kristiyanto menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif, terutama menyikapi dinamika geopolitik di Timur Tengah.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya institusionalisasi partai dalam forum internasional CALD di Filipina, mengungkap kunci ketahanan partai menghadapi tekanan politik.

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyoroti kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Prabowo Tokoh Pemersatu yang mampu merangkul lawan politiknya, memberikan kepastian hukum dan membangun fondasi negara.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kepastian hukum di Indonesia, mengingatkan aparat penegak hukum untuk tidak menyalahgunakan wewenang terhadap lawan politik, demi stabilitas negara dan pemerintahan yang bersih.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terkait pembatasan hak amnesti dan abolisi presiden. Permohonan ini dianggap kabur, sehingga MK tidak mempertimbangkan lebih lanjut substansinya.

Ditjenpas Sumut tengah berupaya keras mengatasi over kapasitas lapas yang mencapai 109 persen. Simak bagaimana program berintegrasi menjadi solusi strategis untuk masalah ini!

Wamenaker Immanuel Ebenezer meminta amnesti kepada Presiden Prabowo usai ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK.

Seperti diketahui, belakangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto baru saja mendapatkan amnesty yang membuatnya bebas dari penjara.

Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan sertifikasi K3. Benarkah bukan OTT?