VIDEO: Kapolri Serius Usut Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Libatkan Pengawas Eksternal

Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal tokoh atau orang besar di balik isu ijazah palsu.

Hal itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

Namun, Sigit tidak mengungkap siapa pihak eksternal yang dimaksud.

Polda Metro Jaya menarik empat laporan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi, yang telah dilayangkan sejumlah pihak ke beberapa Polres.

Dokumen ijazah asli telah dikembalikan kepada pemiliknya dan siap ditunjukkan langsung bila diperlukan dalam proses peradilan.

Meski menyesalkan, Jokowi memutukan proses hukum ini harus dijalani agar perkara ijazah palsu yang menghebohkan tersebut menjadi terang benderang.

Pada bulan April, Polri baru membuka penyelidikan dugaan kasus tersebut pada bulan April 2024.

Saat ini kasus pencemaran nama baik yang ditangani Polda Metro Jaya masih dalam tahap penyelidikan.

Jokowi dimintai keterangan sebagai terlapor dalam perkara tersebut, Selasa (20/5). Jokowi hadir didampingi kuasa hukumnya.

Rencanannya penyidik Bareskrim Polri menggelar gelar perkara kasus tersebut pekan ini.

Usai diperiksa, Jokowi mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik mengenai latarbelakangnya.

Jokowi dimintai keterangan sebagai terlapor dalam perkara laporan isu ijazah palsu, Selasa (20/5), dia hadir didampingi kuasa hukumnya

Polri akan menyelaraskan berbagai Peraturan Kapolri (Perkap) agar sesuai dengan ketentuan baru.

Polri hanya akan mengisi jabatan tertentu apabila ada permintaan dari instansi membutuhkan.

Penempatan tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas negara pada bidang-bidang strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan

"Jadi tambahannya adalah atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden," sambungnya.

Sigit dinilai sukses mengawal keamanan sejak proses pemilihan presiden (pilpres) hingga pemerintahan Prabowo berjalan sampai sekarang.

Seragam personel ini diharapkan dapat disiapkan untuk personel yang memiliki tugas di daerah rawan konflik atau memiliki potensi kerusuhan.

Kepolisian menegaskan sudah berjalan sesuai dengan prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain Din Syamsuddin, tim kuasa hukum Roy Suryo juga masih mengumpulkan dukungan dari sejumlah aktivis dan tokoh lain.

Menurut Refly, perkara yang menjerat Roy dan dr Tifa bukan tindak pidana yang mengharuskan untuk dilakukan upaya paksa berupa penangkapan.

Penangkapan Roy Suryo dan Tifa terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong tudingan ijazah palsu Jokowi.

Pada sidang tersebut mediator semula dosen Universitas Sebelas Maret (UNS) Prof Adi Sulistiyono digantikan hakim mediator Arif Budi Cahyono.

Dokter Tifa sempat menunjukkan bahwa dirinya berada di salah satu ruangan di gedung Polda Metro Jaya.