Update Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo: Target 3-4 Hari Selesai

Bupati Pati Sudewo selamat dari upaya pemakzulan setelah DPRD setempat memilih merekomendasikan perbaikan kepemimpinan, meskipun kontroversi kebijakan dan dugaan korupsi sempat memicu protes massal.

Setelah rapat paripurna panjang, DPRD Pati rekomendasikan perbaikan kinerja Bupati Sudewo, menolak usulan pemakzulan. Apa saja poin yang harus diperbaiki?

Bupati Pati Sudewo diminta agar menjalankan aktivitas pemerintahannya. Hal itu supaya pemerintahan dan proses pelayanan publik berjalan baik.

Diketahui, pembentukan Pansus itu usai adanya aksi unjuk rasa terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Alasannya, salah satunya adalah polemik pengisian direktur rumah sakit dan soal anggaran.

Baru-baru ini, masyarakat Pati mendesak agar Bupati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya. Menanggapi hal ini, DPRD pun membentuk Pansus Hak Angket.

Apakah mungkin untuk menjatuhkannya hanya dengan satu hari demonstrasi?

Kementerian Dalam Negeri sedang mengawasi tuntutan masyarakat Pati yang meminta Bupati Sudewo untuk mengundurkan diri.

Angket ini merupakan respons DPRD atas aksi unjuk rasa besar-besaran masyarakat Pati yang menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.

Dalam konteks protes yang dilakukan oleh warga Pati, perhatian masyarakat kini berfokus pada kekayaan yang dimiliki Sudewo sebagai seorang pejabat publik.

Bupati Pati, Sudewo, memberikan tanggapan terhadap tuntutan massa yang meminta dirinya untuk mengundurkan diri.

Berbagai peristiwa hukum menarik perhatian publik kemarin, mulai dari penegasan status penempatan Polri pasca putusan MK hingga KPK yang melakukan penggeledahan di kantor Bupati Pati untuk mencari bukti tambahan, menjadi sorotan hukum yang patut dicermati

Saat ini kepala daerah untuk Plt Wali Kota Madiun adalah Bagus Panuntun dan Plt Bupati Pati adalah Risma Ardhi.

KPK resmi menahan Bupati Pati Sudewo setelah terjaring operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp2,6 miliar dari Bupati Pati Sudewo dan tiga tersangka lainnya terkait dugaan pemerasan, menambah daftar kasus korupsi yang menjeratnya.

Budi mengatakan penyidik mengamankan duit sejumlah miliaran rupiah. Namun detilnya, hal itu akan disampaikan saat jumpa pers sore hari ini.

Bupati Pati Sudewo menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa.

KPK memanggil 7 kepala desa dan sejumlah warga sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo.

KPK semakin dalam mengusut aliran uang calon perangkat desa yang diduga diserahkan kepada Bupati Pati Sudewo, mengungkap praktik pemerasan dalam pengisian jabatan yang meresahkan.

Ada angka berbeda terhadap masing-masing jabatan diperjualbelikan.

Jion adalah satu dari empat pihak yang berstatus tersangka dalam kasus rasuah jual-beli jabatan di Kabupaten Pati.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Ahmad Husein, seorang pengunjuk rasa yang sempat berdamai dengan Bupati Pati Sudewo, terkait dugaan aliran uang dalam kasus korupsi yang menjerat Sudewo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan apresiasi tinggi kepada warga Pati atas dukungan mereka dalam penanganan kasus korupsi Bupati Sudewo, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.