Transformasi Penilaian Kepatuhan Ombudsman RI: Tahun 2025 Jadi Tonggak Penting Pengawasan Pelayanan Publik

Ombudsman RI menandai tahun 2025 sebagai tonggak penting dalam **Transformasi Penilaian Kepatuhan Ombudsman RI**, beralih dari sekadar prosedur menjadi fokus pada manfaat nyata bagi masyarakat dan potensi maladministrasi.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menetapkan tahun 2025 sebagai periode krusial untuk transformasi mendalam dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik. Pergeseran ini menandai evolusi dari sekadar evaluasi kelengkapan standar menjadi fokus pada potensi dan praktik maladministrasi yang merugikan masyarakat. Ketua ORI, Mokhammad Najih, menegaskan bahwa perubahan ini bertujuan memastikan setiap layanan publik benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh warga.

Transformasi ini bukan sekadar perubahan metodologi, melainkan upaya fundamental untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan publik. Ombudsman RI tidak lagi hanya menilai kepatuhan terhadap 14 komponen standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Sebaliknya, lembaga ini akan bertransformasi menjadi ‘Opini Ombudsman RI’ yang lebih komprehensif.

Pergeseran fokus ini diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Langkah strategis ini juga menjadi fondasi penting bagi kepemimpinan ORI selanjutnya, memastikan keberlanjutan upaya perbaikan kualitas layanan publik di Indonesia.

Pergeseran Paradigma Penilaian Kepatuhan

Mokhammad Najih menjelaskan bahwa inti dari transformasi ini adalah memastikan layanan publik tidak hanya sesuai prosedur, tetapi juga memberikan manfaat konkret yang dapat dirasakan. Penilaian kepatuhan akan bergeser dari sekadar kelengkapan administrasi semata. Perubahan ini menandakan komitmen ORI untuk pengawasan yang lebih mendalam dan berdampak.

Opini Ombudsman RI akan menjadi instrumen baru yang lebih fokus untuk mengidentifikasi potensi dan praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pendekatan ini mencerminkan komitmen kuat Ombudsman untuk menghadirkan pengawasan yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil. Manfaat nyata dari kehadiran Ombudsman RI telah dirasakan oleh berbagai pihak.

Hal ini termasuk para pelapor yang mendapatkan penyelesaian atas dugaan maladministrasi dan instansi penyelenggara layanan yang menerima solusi konstruktif. Testimoni positif ini menjadi bukti konkret efektivitas pendekatan baru yang diterapkan oleh Ombudsman RI.

Dampak Nyata dan Kolaborasi Internasional

Sejumlah pelapor telah menyatakan bahwa kehadiran Ombudsman RI telah sangat membantu menyelesaikan berbagai kasus maladministrasi. Kasus-kasus tersebut meliputi pengurusan sertifikasi tanah, penerimaan murid baru, pelayanan jaminan sosial, pengurusan keimigrasian, serta pengurusan izin usaha.

Instansi penyelenggara pelayanan publik juga memandang Ombudsman sebagai mitra kerja yang memberikan solusi atas permasalahan yang timbul. Solusi tersebut diberikan oleh Ombudsman melalui tindakan korektif, saran perbaikan, dan saran penyempurnaan yang konstruktif.

Beberapa substansi pelayanan publik yang telah mengalami perbaikan signifikan berkat tindakan Ombudsman antara lain perbaikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di beberapa provinsi. Selain itu, layanan pertanahan bagi masyarakat di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga telah dibuka kembali. Penyerahan sertifikat yang tertunda bagi peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Gorontalo juga berhasil diselesaikan.

Di tingkat internasional, kolaborasi erat terjalin bersama Lembaga Ombudsman Internasional (IOI), Asosiasi Ombudsman Asia (AOA), Organisasi Kerja Sama Islam Asosiasi Ombudsman (OICOA), serta Forum Ombudsman Asia Tenggara (SEAOF). Kerja sama ini memperkuat posisi ORI dalam jaringan pengawasan pelayanan publik global.

Penguatan Partisipasi Publik dan Warisan Lembaga

Untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, Ombudsman RI memperkuat gerakan Ombudsman On The Spot. Selain itu, kampanye #SahabatOmbudsman juga digalakkan untuk mengajak masyarakat agar lebih aktif melaporkan dugaan maladministrasi yang mereka alami.

Di akhir masa jabatan pimpinan periode 2021-2026, Ketua ORI Mokhammad Najih menegaskan bahwa fondasi pengawasan berdampak telah diletakkan. Ini menjadi warisan kelembagaan yang penting bagi kepemimpinan periode berikutnya, yaitu 2026-2031.

Pengawasan pelayanan publik adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Diharapkan kepemimpinan selanjutnya dapat terus melanjutkan transformasi ini demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, berkeadilan, dan bebas dari maladministrasi.

Sumber: AntaraNews