Administrasi

Polda Bali secara tegas mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan jasa calo dalam pengurusan SKCK, menekankan transparansi dan kemudahan proses pelayanan publik yang kini lebih cepat dan efisien.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat berkomitmen memastikan layanan pendaftaran partai politik berjalan transparan dan sesuai aturan, meningkatkan kualitas administrasi hukum umum di daerah.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau Pendatang Baru Jakarta yang tiba setelah mudik Lebaran untuk melengkapi dokumen diri, meskipun tidak ada operasi yustisi.

BKSDA Bali benahi izin kawasan konservasi di lima lokasi, berkomitmen tingkatkan layanan administrasi perizinan masuk demi kemudahan pengunjung dan kreator konten, serta literasi PNBP.

Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo mendekatkan pelayanan hukum dan administrasi di Bone Bolango melalui gerai di Balai Desa Boludawa, memastikan masyarakat memperoleh akses pengaduan yang mudah dan langsung.