Ombudsman RI

Ombudsman RI proaktif mendorong pencegahan malaadministrasi di BPJS Kesehatan untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas layanan. Ini dilakukan setelah menemukan berbagai tantangan.

Ombudsman RI mengapresiasi peningkatan kualitas layanan publik DKI Jakarta yang mencapai kategori tertinggi pada 2025, namun mengingatkan tantangan maladministrasi yang masih perlu diatasi dan Gubernur Pramono Anung berkomitmen untuk transparansi.

Ombudsman RI (ORI) menyoroti serius pemenuhan standar perlindungan dan keselamatan kerja bagi dokter magang menyusul wafatnya empat internsip. Investigasi menyeluruh tengah dilakukan untuk perbaikan sistem dan menjamin keselamatan para dokter muda.

Ombudsman RI menyarankan adanya **sistem terpadu penanganan TKA dan TPPO** yang melibatkan berbagai kementerian. Simak bagaimana kolaborasi ini diharapkan mampu mencegah kasus serupa terulang.

Ombudsman RI terus berupaya **perkuat integritas layanan** publik dengan menjalin kolaborasi strategis bersama perguruan tinggi demi meningkatkan kualitas pengawasan dan kepercayaan masyarakat.

Ombudsman RI menekankan pentingnya budaya antimalaadministrasi kampus untuk mendorong kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel di Indonesia, sekaligus melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan adanya dugaan keterlibatan YHF dalam upaya menghambat proses penanganan perkara.

Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menegaskan bahwa Standar Etika Ombudsman RI harus setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas pelayanan.

Majelis Etik Ombudsman RI sedang meninjau kemungkinan Pemberhentian Ketua ORI nonaktif Hery Susanto secara tidak hormat, sebagai sanksi terberat atas dugaan kasus korupsi yang menjeratnya, memicu pertanyaan tentang masa depan lembaga tersebut.

Inisiatif baru! Ombudsman RI dan MBPH Muhammadiyah berkolaborasi membentuk program Sahabat Ombudsman, mengajak mahasiswa berperan aktif mengawasi kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Ombudsman RI di bawah Hery Susanto fokus benahi internal, termasuk SDM dan anggaran, serta kawal program prioritas pemerintah seperti Astacita demi pelayanan publik optimal.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempersilakan tiga terdakwa kasus gratifikasi DPRD NTB untuk melapor ke berbagai lembaga pusat, menegaskan proses hukum tetap berjalan dan akan dibuktikan di persidangan.

Komisi XIII DPR RI mendesak evaluasi menyeluruh terhadap layanan Surat Dukungan Work and Holiday Visa (SDUWHV) Imigrasi, menyoroti kendala sistem dan transparansi data pemohon.

Ombudsman RI (ORI) menekankan pentingnya aksesibilitas pelayanan publik modern, khususnya bagi penyandang disabilitas, usai meninjau Terminal Terpadu Pulo Gebang untuk memastikan kenyamanan masyarakat.

Ombudsman RI (ORI) menekankan pentingnya Kolaborasi Antarinstansi Bandara untuk memastikan kelancaran pelayanan publik di bandara, khususnya saat persiapan arus mudik dan balik Idul Fitri 2026.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serius menanggapi hasil evaluasi pelayanan publik Sulsel dari Ombudsman, menjadikannya pijakan strategis untuk terus berinovasi dan memperbaiki kualitas layanan demi masyarakat.

Pemkot Depok berhasil meraih penghargaan pelayanan publik tertinggi dari Ombudsman RI, menandakan kualitas tanpa maladministrasi dan menjadi contoh bagi daerah lain. Simak detail pencapaian ini!

PLN Babel siagakan 61 posko untuk pasokan listrik Ramadhan 2026, mendapat apresiasi Ombudsman RI. Bagaimana strategi PLN memastikan keandalan sistem dan respons cepat pengaduan?

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menggandeng Ombudsman RI untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya, menekankan pentingnya responsivitas birokrasi dan akuntabilitas.

Ombudsman RI menandai tahun 2025 sebagai tonggak penting dalam **Transformasi Penilaian Kepatuhan Ombudsman RI**, beralih dari sekadar prosedur menjadi fokus pada manfaat nyata bagi masyarakat dan potensi maladministrasi.