Ombudsman Ri

Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menegaskan bahwa Standar Etika Ombudsman RI harus setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas pelayanan.

Majelis Etik Ombudsman RI sedang meninjau kemungkinan Pemberhentian Ketua ORI nonaktif Hery Susanto secara tidak hormat, sebagai sanksi terberat atas dugaan kasus korupsi yang menjeratnya, memicu pertanyaan tentang masa depan lembaga tersebut.

Inisiatif baru! Ombudsman RI dan MBPH Muhammadiyah berkolaborasi membentuk program Sahabat Ombudsman, mengajak mahasiswa berperan aktif mengawasi kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Ombudsman RI di bawah Hery Susanto fokus benahi internal, termasuk SDM dan anggaran, serta kawal program prioritas pemerintah seperti Astacita demi pelayanan publik optimal.

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempersilakan tiga terdakwa kasus gratifikasi DPRD NTB untuk melapor ke berbagai lembaga pusat, menegaskan proses hukum tetap berjalan dan akan dibuktikan di persidangan.

Komisi XIII DPR RI mendesak evaluasi menyeluruh terhadap layanan Surat Dukungan Work and Holiday Visa (SDUWHV) Imigrasi, menyoroti kendala sistem dan transparansi data pemohon.

Ombudsman RI (ORI) menekankan pentingnya aksesibilitas pelayanan publik modern, khususnya bagi penyandang disabilitas, usai meninjau Terminal Terpadu Pulo Gebang untuk memastikan kenyamanan masyarakat.

Ombudsman RI (ORI) menekankan pentingnya Kolaborasi Antarinstansi Bandara untuk memastikan kelancaran pelayanan publik di bandara, khususnya saat persiapan arus mudik dan balik Idul Fitri 2026.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serius menanggapi hasil evaluasi pelayanan publik Sulsel dari Ombudsman, menjadikannya pijakan strategis untuk terus berinovasi dan memperbaiki kualitas layanan demi masyarakat.

Pemkot Depok berhasil meraih penghargaan pelayanan publik tertinggi dari Ombudsman RI, menandakan kualitas tanpa maladministrasi dan menjadi contoh bagi daerah lain. Simak detail pencapaian ini!

Ombudsman RI dan Denmark bertekad meningkatkan kerja sama dalam isu pencegahan penyiksaan serta transformasi digital, menandai langkah penting dalam implementasi konvensi internasional dan efisiensi pelayanan publik.

Ombudsman RI telah menerbitkan empat rekomendasi krusial sepanjang tahun 2025 untuk mendorong perbaikan mutu pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Simak detailnya di sini.

Ombudsman RI mendesak Kementerian P2MI dan Imipas berkolaborasi dalam integrasi data TPPO. Langkah ini krusial untuk memperkuat pengawasan dan mencegah tindak pidana perdagangan orang.

Ombudsman RI menegaskan pentingnya Pelayanan Publik sebagai cerminan kehadiran negara. Rakernas ORI 2025 fokus pada peningkatan integritas dan kualitas layanan masyarakat.

Ombudsman Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas) 2025 di Kota Batu untuk mengevaluasi kinerja pengawasan pelayanan publik. Kegiatan ini juga menyiapkan rencana kerja strategis untuk periode mendatang.

PLN UP3 Ternate menggelar diskusi publik untuk memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan demi pelayanan kelistrikan prima. Tujuannya tingkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat.

Pemkot Kupang dan Ombudsman RI memperkuat sinergi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mendapat apresiasi atas standar pelayanan yang progresif. Sinergi Ombudsman Pemkot Kupang ini penting.

Ombudsman RI menyambut baik penambahan MinyaKita dalam program bantuan pangan 2025, menilai ini sebagai bentuk keberpihakan negara untuk menjaga daya beli serta memastikan kepatuhan HET.

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyerahkan hasil kajian sistemik tata kelola sampah rumah tangga di Bangka Selatan, memuat 7 saran perbaikan krusial demi mencegah maladministrasi dan meningkatkan kualitas layanan.

Ombudsman RI menyoroti betapa krusialnya Peran Pemda dalam Program Prioritas Nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, menekankan perencanaan matang demi keberhasilan.