Pidato Prabowo soal Birokrasi Dinilai jadi Momentum Evaluasi Penyelenggara Negara

Prabowo menyampaikan izin usaha di Malaysia hanya membutuhkan waktu dua minggu, sedangkan Indonesia dapat mencapai dua tahun.

Dia menegaskan jajaran menteri tidak bekerja 'kumaha engkek' atau bagaimana nanti, sebab masyarakat menuntut pemerintah bekerja cepat.

Satgas tersebut diperlukan untuk menyederhanakan berbagai regulasi dan perizinan berusaha yang selama ini dinilai terlalu berlapis.

Prabowo menegaskan, sistem birokrasi yang lamban dan tidak transparan tidak akan mendapat tempat di pemerintahannya.

Prabowo menekankan bahwa dunia saat ini sudah berubah sehingga pejabat yang malas bekerja dan memiliki pemikiran aneh akan dipinggirkan.

Presiden Prabowo Subianto meminta agar regulasi terkait minyak dan gas (migas) disederhanakan.

Dia pun meminta agar para menterinya berkomitmen memangkas birokrasi sesuai dengan arahannya.

Prabowo meminta Menteri dan Menteri Koordinator memikirkan rumus untuk memperbaiki sistem agar pelayanan terhadap masyarakat maksimal.

Prabowo juga memberikan arahan agar kejaksaan mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal tersebut.

Prabowo pun mengajak semua pihak yang ingin menegakkan hukum dan menghilangkan korupsi untuk bersatu.

Budi mengatakan tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa serta dapat menghambat pembangunan

Prabowo menginginkan agar masalah ini dibenahi. Karena prosedur birokrasi kerap dilanggar.

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung pelaksanaan Panen Raya Udang Kebumen di Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK), menunjukkan komitmen pemerintah dalam modernisasi budidaya udang dan peningkatan ekonomi lokal.

Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri optimistis pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Supiori dapat mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus membuka peluang ekonomi baru di pesisir Papua.

Arahan tersebut adalah upaya nyata mewujudkan Pasal 33 UUD 1945 yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kebijakan itu disebut bukan sekadar perubahan administratif, melainkan strategi untuk menjaga hasil kekayaan sumber daya alam agar tidak terus mengalir ke luar

Guntur mengakui, posisi PDIP berada di luar pemerintahan memang berkorban, namun bukan karena tidak mau bergotong-royong, melainkan untuk penyeimbang.

Dia memberikan contoh ketika mendatangi kantor Tempo usai teror kepala babi terhadap jurnalis. Ketika itu, ia menduga akan banyak pihak yang menegurnya.

"Jangan dia lagi dia lagi yang dikasih kredit. Ornag yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah ya sudah berjuang dong," sindirnya.

Keduanya kompak mengenakan setelan jas bewarna biru dan dasi biru. Prabowo dan Gibran lantas melakukan sesi foto bersama dengan para Pimpinan DPR RI.

Paripurna dipimpina oleh Ketua DPR, Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa.

Presiden Prabowo Subianto langsung melakukan sidang kabinet paripurna, membahas penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Senin (15/12).

Selain menyinggung aksi demo, Puan merefleksikan perjalanan panjang DPR RI sebagai bagian sejarah demokrasi Indonesia.

Sidang tahunan DPR, MPR dan DPD berlangsung pada Jumat, 15 Agustus 2025.