Tok! DPR Sahkan UU Pelindungan Saksi dan Korban

Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026 DPR RI digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

DPR resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, disambut dukungan pemerintah.

Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Seluruh fraksi DPR menyatakan setuju RUU Penyesuaian Pidana dibawa ke paripurna. Namun, Fraksi PKB menyatakan setuju dengan catatan.

DPR resmi mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), menjadi Undang-undang.

Puan Maharani menegaskan proses penyusunan RKUHAP telah memenuhi unsur partisipasi bermakna.

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPR, Puan Maharani didampingi para wakil ketua DPR.

Politikus PDIP itu sempat guyon mengenai tampilan necis Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Koordinasi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, dan legislatif menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara harmonis dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada saat ini.

Bima juga menegaskan bahwa pemerintah sepakat pemekaran daerah harus dilakukan secara selektif dan melalui pertimbangan yang matang.

Kebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi pembangunan bangsa sebagaimana amanat konstitusi.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah usulan perpanjangan masa pensiun bagi perwira tinggi bintang empat atau Kapolri hingga usia 63 tahun.

DIM tersebut diterima Panitia Kerja (Panja) RUU Polri dari Kementerian Hukum dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Bagi Agung jika nanti RUU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan harus mampu menutup celah yang selama ini masih ada.