Rapat Paripurna Setujui RUU Perlindungan Saksi dan Korban Jadi RUU Usul Inisiatif DPR RI

Paripurna dipimpina oleh Ketua DPR, Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa.

Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026 DPR RI digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

LPSK terus mendorong Penguatan Perlindungan Saksi dan korban melalui pembahasan RUU PSDK di DPR RI, guna menjawab dinamika penegakan hukum dan memperluas akses layanan bagi masyarakat.

Ia mengungkapkan bahwa pembahasan RUU ini masih berada pada tahap awal setelah sebelumnya disahkan sebagai RUU inisiatif DPR pada awal Desember 2025.

Seluruh fraksi DPR menyatakan setuju RUU Penyesuaian Pidana dibawa ke paripurna. Namun, Fraksi PKB menyatakan setuju dengan catatan.

Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyetujui RUU Perubahan KUHAP pada tingkat I dan akan membawanya ke sidang paripurna berikutnya untuk disahkan.

Menurutnya, keberadaan LPSK sangat strategis untuk ada dalam rangkaian acara pidana.

DPR menyetujui RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU inisiatif DPR.

Menurut Syafiuddin, keberadaan Taksi Green SM terus menjadi sorotan tajam karena tidak hanya menjadi pemicu awal kecelakaan besar tersebut.

Mufti mengaku mendengar informasi bahwa kereta Argo Bromo tak mendapat sinyal terkait keberadaan kereta di depannya.

Terdapat dua poin utama yang disorot DPR soal kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur.

Kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

Badan Legislasi DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk dibawa ke rapat paripurna, menandai langkah maju dalam perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) XIII untuk menelaah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, memastikan akuntabilitas kinerja Pemprov Jabar.

Pemkab dan DPRD Jember sepakat prioritaskan penurunan angka kemiskinan dalam APBD Jember 2026 senilai Rp4,3 triliun. Komitmen ini menegaskan upaya bersama untuk kesejahteraan masyarakat Jember.

DPRD Kalsel menyetujui tambahan penyertaan modal sebesar Rp400 miliar untuk Bank Kalsel, yang akan dicairkan bertahap. Keputusan ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal.

DPRD Situbondo resmi menyepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, meski diwarnai sejumlah catatan dari fraksi.

Ketua DPRD Situbondo, Mahbub Junaidi, mendesak Badan Kehormatan untuk mengevaluasi kedisiplinan anggota DPRD Situbondo yang menurun, terutama dalam rapat paripurna penting.