Wantimpres

Isu tersebut muncul seiring kabar bakal adanya reshuffle Kabinet Merah Putih pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Usai pelantikan ini, tak sedikit publik bertanya soal perbedaan Penasihat Khusus Presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Wantimpres merupakan lembaga negara yang memiliki struktur sendiri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab soal peluangnya menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada masa pemerintahan Prabowo Subianto.

Dasco mengaku belum bisa menjawab karena beleid itu masih berproses di DPR.

Jokowi mengaku sedari awal ingin menghabiskan masa pensiun di kampung halamannya.

DPR RI menggelar rapat panja, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (UU Wantimpres)

Ketua MPR: Tak Masalah Wantimpres Berubah Menjadi Dewan Pertimbangan Agung

Adapun mengenai jumlah anggota DPA dan siapa yang masuk dalam DPA, Syarief Hasan mengatakan diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Luluk menyampaikan PKB tak masalah dengan Dewan Pertimbangan Agung.

Diketahui, dalam rapat pleno sembilan fraksi menyetujui atas perubahan tersebut.

DPR menyetujui RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU inisiatif DPR.

Wantimpres akan membersamai Presiden Jokowi untuk memastikan langkah-langkah terobosan seperti ini.

Karir Djan Faridz dimulai saat dia membuka sebuah bengkel las, kemudian berlanjut menjual barang-barang bahan bangunan.

Presiden Jokowi melantik politikus PPP Djan Faridz dan Gandi Sulistiyanto sebagai Anggota Wantimpres.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Prof. Dr. Sri Adningsih. Diketahui, Sri Adiningsih merupakan sahabat Sri Mulyani sejak menempuh jenjang pendidikan sarjana.

"Sore tadi Pak Sis sudah memberikan penjelasan kepada partai bahwa sebenarnya dia berniat mengundurkan diri sejak 2019," kata Ahmad Ali.

Sebagai informasi, Mardiono merupakan anggota Wantimpres yang dilantik Presiden Joko Widodo pada Desember 2019.

Wacana ini digulirkan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Salah satu persoalan bangsa, yaitu sistem demokrasi di Indonesia pasca-reformasi.