RUU Wantimpres Disahkan jadi Inisiatif DPR

Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno bersama Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dan Menpan RB Azwar Anas.

Rapat tersebut digelar bersama Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Annas dan Menkumham Supratman Andi Agtas.

Diketahui, dalam rapat pleno sembilan fraksi menyetujui atas perubahan tersebut.

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

Isu tersebut muncul seiring kabar bakal adanya reshuffle Kabinet Merah Putih pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Usai pelantikan ini, tak sedikit publik bertanya soal perbedaan Penasihat Khusus Presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Wantimpres merupakan lembaga negara yang memiliki struktur sendiri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab soal peluangnya menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada masa pemerintahan Prabowo Subianto.

Dasco mengaku belum bisa menjawab karena beleid itu masih berproses di DPR.

Jokowi mengaku sedari awal ingin menghabiskan masa pensiun di kampung halamannya.

DPR berharap, adanya pergantian pimpinan, maka BGN berbenah dan evaluasi secara menyeluruh.

Komisi X DPR menyoroti dugaan pemalsuan riset WNI di konferensi internasional Denmark dan meminta pemerintah segera mengusut kasus tersebut.

DPR menyoroti pelibatan TNI membantu Polri menangani begal di Jakarta. Penanganan kriminal tetap disebut kewenangan polisi.

Ketua Panja Iman Sukri mengatakan telah memutuskan 27 ketentuan perubahan dalam RUU Pemerintahan Aceh.

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

Nasim menjelaskan pelaku UMKM sangat menggantungkan aktivitas usaha pada pasokan listrik.