Respons Gerindra soal Revisi UU Wantimpres Dipersiapkan untuk Jokowi

Jokowi tidak ingin berkomentar soal apakah dirinya akan masuk dalam Wantimpres Prabowo.

Sebelum disahkannya RUU Wantimpres itu, DPR lebih dulu menyempurnakan rumusan Pasal 8 huruf g.

Hal tersebut sesuai hasil rapat pimpinan (rapim) dan rapat badan musyawarah (bamus).

DPR RI menggelar rapat panja, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (UU Wantimpres)

Ketua MPR: Tak Masalah Wantimpres Berubah Menjadi Dewan Pertimbangan Agung

Adapun mengenai jumlah anggota DPA dan siapa yang masuk dalam DPA, Syarief Hasan mengatakan diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Jokowi buka suara soal mengenai perubahan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR

Menurut Airlangga, semua fraksi di DPR termasuk parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) di parlemen sudah menyetujui.

Baleg DPR RI setuju RUU Wantimpres menjadi usulan inisiatif DPR.

Diketahui, dalam rapat pleno sembilan fraksi menyetujui atas perubahan tersebut.

Perubahan UU tersebut hanya ada satu pasal saja yakni pasal 15.

Isu tersebut muncul seiring kabar bakal adanya reshuffle Kabinet Merah Putih pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Usai pelantikan ini, tak sedikit publik bertanya soal perbedaan Penasihat Khusus Presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Wantimpres merupakan lembaga negara yang memiliki struktur sendiri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab soal peluangnya menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada masa pemerintahan Prabowo Subianto.

Jokowi mengaku sedari awal ingin menghabiskan masa pensiun di kampung halamannya.

Luluk menyampaikan PKB tak masalah dengan Dewan Pertimbangan Agung.

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.

Abidin menyoroti persoalan mendasar mengenai ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.