Dasco Sebut Revisi UU Kementerian Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Dalam UU sebelumnya, Presiden hanya boleh membentuk maksimal 34 kementerian.

Pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, disebut-sebut akan berisikan 44 kementerian. Jauh lebih banyak dari jumlah kementerian pada pemerintahan sebel

Namun, Dasco belum menyebut komisi apa di DPR yang kini memiliki banyak mitra kerja dengan pemerintah.

Pengamat menilai menilai jumlah kementerian di kabinet Prabowo Subianto nanti dianggap terlalu besar dan tidak ada jaminan akan bekerja secara efektif.

Kementerian bisa dibentuk berdasarkan kebutuhan presiden.

Adapun dalam RUU Kementerian Negara, jumlah menteri tidak lagi dibatasi di angka 34, melainkan menjadi tidak ada batasan sama sekali.

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Pemerintahan mendatang, kata Achmad Baidowi, bisa menambah atau mengurangi jumlah kementerian tergantung pada kebutuhan politik dan kebijakan presiden.

Menurut Airlangga, semua fraksi di DPR termasuk parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) di parlemen sudah menyetujui.

Anggota DPR Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf setuju dengan perubahan UU Kementerian Negara, dalam Rapat Baleg DPR, Kamis (16/5).

Politikus PDIP, Putra Nababan menyampaikan sikap fraksinya terkait revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.

Menteri Anas bilang penjelasan pasal soal wakil menteri dihapus lantaran bersifat inkostitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011.

Mahfud MD Duga Motif Revisi UU Kementerian, Polri hingga TNI Dikebut untuk Bagi-Bagi Kekuasaan

Golkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet

PDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.

Terungkap Tujuan Revisi UU Kementerian Negara: Memudahkan Prabowo Susun Kabinet

Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei kepuasan kinerja menteri, menyoroti Amran Sulaiman, Teddy Indra Wijaya, dan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai pejabat dengan apresiasi tertinggi dari masyarakat.

Poltracking Indonesia telah mengeluarkan hasil survei terbaru yang mengevaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, tepat satu tahun setelah pelantikan.

Jokowi menegaskan bahwa perintah untuk mendukung Prabowo dan Gibran dilakukan sejak awal keduanya terpilih.

Bahlil menjelaskan, pernyataan Prabowo tersebut merupakan arahan rutin kepada para pembantunya di pemerintahan

Saat ditanya soal beberapa menteri yang menyebutnya masih sebagai “bos”, Jokowi menanggapi santai.

Nusron menolak anggapan pertemuannya dengan tokoh partai lain menandakan ketidaksetiaan.