Baleg DPR: UU Telah Disahkan, Prabowo Bebas Tambah Kementerian

Dalam UU sebelumnya, Presiden hanya boleh membentuk maksimal 34 kementerian.

Pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, disebut-sebut akan berisikan 44 kementerian. Jauh lebih banyak dari jumlah kementerian pada pemerintahan sebel

Presiden Jokowi menegaskan agar meminta penjelasan langsung pada Prabowo Subianto

Jokowi menanggapi wacana Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang dikabarkan bakal membentuk 44 kementerian

Pengamat menilai menilai jumlah kementerian di kabinet Prabowo Subianto nanti dianggap terlalu besar dan tidak ada jaminan akan bekerja secara efektif.

Kementerian bisa dibentuk berdasarkan kebutuhan presiden.

Adapun dalam RUU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian menyesuaikan kebutuhan presiden atau tidak dibatasi.

Menurut Said, mengenai jumlah kementerian merupakan hak dari Presiden yang dalam posisi ini sebagai pimpinan kabinet.

Dari 44 kementerian/lembaga tersebut rencananya bakal ada 3 kementerian yang akan menangani langsung pangan di Tanah Air.

Bahlil mengatakan, urusan jumlah kementerian merupakan hak prerogatif dari Presiden.

Penambahan jumlah kementerian ini jadi hak prerogatif Prabowo saat memimpin negara.

Perubahan UU tersebut hanya ada satu pasal saja yakni pasal 15.

Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei kepuasan kinerja menteri, menyoroti Amran Sulaiman, Teddy Indra Wijaya, dan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai pejabat dengan apresiasi tertinggi dari masyarakat.

Poltracking Indonesia telah mengeluarkan hasil survei terbaru yang mengevaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, tepat satu tahun setelah pelantikan.

Jokowi menegaskan bahwa perintah untuk mendukung Prabowo dan Gibran dilakukan sejak awal keduanya terpilih.

Bahlil menjelaskan, pernyataan Prabowo tersebut merupakan arahan rutin kepada para pembantunya di pemerintahan

Saat ditanya soal beberapa menteri yang menyebutnya masih sebagai “bos”, Jokowi menanggapi santai.

Nusron menolak anggapan pertemuannya dengan tokoh partai lain menandakan ketidaksetiaan.

Seskab Teddy membeberkan beberapa hasil konkret dari kunjungan yang dilakukan Prabowo dan hubungannya dengan para pemimpin negara.

Teddy menjelaskan bahwa semua biaya di luar kewajiban negara ditanggung Prabowo dengan memakai uang pribadinya.

Pertemuan berlangsung sebagai forum komunikasi untuk mempererat hubungan yang selama ini telah terjalin baik antara kedua negara.

Lebih jauh Syarif menyampaikan, pihaknya tidak menerima pemberitahuan baik berupa surat resmi maupun komunikasi lainnya.

"Ini kan acara kenegaraan yang dilakukan dan sebagai pelaksananya adalah BPIP," kata Hasto di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6).

Presiden Prabowo Subianto menyadari bahwa masyarakat belum sepenuhnya merasakan manfaat dari kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.