Bukan Cuma Pelengkap, Wamen Kabinet Merah Putih Penentu Citra Lembaga

 

Lembaga riset independen Evident Institute Indonesia membeberkan bahwa jajaran wakil menteri (wamen) dan wakil kepala badan di Kabinet Merah Putih memegang peranan krusial dalam memperkuat citra instansi tempat mereka bertugas.

"Dalam negara demokrasi yang menempatkan kebebasan berpendapat, publik secara langsung memberikan penilaian mereka pada para wamen dan wakil kepala badan secara organik. Media massa memberikan porsi pemberitaan yang diproses melalui proses redaksi, sementara masyarakat melalui unggahan maupun tanggapan aktif di media sosial," kata Head of Research Evident Institute Antonius Ivan Sudibyo dikutip Antara, Jumat (9/10).

Temuan ini terungkap dalam rilis analisis bertajuk "Kajian Analisis Popularitas dan Sorotan Publik terhadap Wakil Menteri dan Wakil Kepala Badan Kabinet Merah Putih Periode 3 September 2025 – 3 September 2026". Riset ini memetakan bagaimana figur wakil pimpinan membawa dampak signifikan pada persepsi publik terhadap lembaga masing-masing.

Ivan menuturkan, penilaian media dan masyarakat tidak selalu berbuah positif, terlebih jika dipicu oleh tindakan negatif oknum pejabat. Di sisi lain, gemuknya jumlah wamen dan wakil kepala badan kerap membuat deretan prestasi kerja menguap di tengah derasnya sorotan isu negatif yang lebih gampang menyedot perhatian.

Dari 63 nama yang dikaji, Evident Institute menyoroti dua figur yang memegang portofolio vital, yakni di bidang penyerapan tenaga kerja via investasi serta komunikasi publik.

Pertama adalah Todotua Pasaribu (Wamen Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM) di sektor ekonomi. Todotua mencatatkan performa institusional yang kokoh: realisasi investasi nasional 2025 tembus Rp1.931 triliun—melampaui target Presiden—dengan pertumbuhan hilirisasi mencapai 43,3 persen yang berlanjut hingga semester I-2026. Ia juga memimpin penerapan aturan "fiktif positif" berdasar PP No. 28 Tahun 2025 untuk mempercepat perizinan usaha. Hasilnya, dari target 2,5 juta lapangan kerja baru, sebanyak 1,456 juta tenaga kerja berhasil terserap pada semester pertama 2026.

Kedua, Angga Raka Prabowo (Wamen Komunikasi dan Digital/Komdigi) yang memperkuat tata kelola komunikasi kebijakan pemerintah. Selain menjabat Wamen Komdigi, Angga sempat memimpin Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) sejak dibentuk pada 17 September 2025 hingga 27 April 2026. Di Komdigi, ia berperan aktif dalam penegakan perlindungan data pribadi, pemberantasan judi online, pemanfaatan AI untuk layanan publik, percepatan regulasi turunan, hingga modernisasi infrastruktur digital.

"Keduanya menjadi sampel yang relevan untuk menilai sejauh mana sorotan media berkorelasi dengan kinerja nyata pada dua urusan pemerintahan yang berdampak langsung ke masyarakat," ujar Ivan.

Nama Lainnya

Di luar kedua figur tersebut, nama Giring Ganesha (Wakil Menteri Kebudayaan) yang mendampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon turut mencuri perhatian. Pada tahun pertama Kementerian Kebudayaan berdiri mandiri, Indeks Pembangunan Kebudayaan 2025 sukses mencapai 59,98 (melampaui target 58,39), dengan lonjakan terbesar pada dimensi ketahanan sosial budaya. Berlatar belakang musisi, Giring aktif mengawal ekosistem musik nasional—termasuk membawa data Spotify yang mencatat 80 persen tangga lagu teratas dikuasai lagu lokal ke Konferensi Musik Indonesia di Makassar. Ia mendorong agar budaya dipandang sebagai pemantik kreativitas generasi muda melalui pemanfaatan platform digital.

Sebagai pembanding, Evident menyandingkan kajiannya dengan laporan periodik dari Reportica (Agustus 2026). Hasilnya menunjukkan dinamika unik: Wamen ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengantongi volume sebutan tertinggi (6.108 sebutan), namun seluruhnya diproduksi oleh akun internal kementerian—sebuah pola yang diistilahkan sebagai “Ilusi Megafon”. Sebaliknya, Wamenpora Taufik Hidayat memimpin popularitas organik murni tertinggi dengan 1.677 sebutan tanpa sokongan kanal pribadi, disusul Todotua Pasaribu dengan 1.048 sebutan organik.

Secara metodologi, riset deskriptif penjajakan awal ini menjaring 392 artikel dari 66 media nasional terverifikasi Dewan Pers via Google News RSS selama setahun penuh. Pengkaji menegaskan bahwa analisis ini tidak memuat penilaian sentimen, bersifat netral hukum (menjunjung asas praduga tak bersalah), serta menyadari keterbatasan teknis seperti dinamika algoritma pencarian maupun potensi nama pasaran pada objek kajian.