LIVE

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

revisi uu kementerian negara
Rapat Baleg DPR
Rapat Baleg DPR (@ 2024 merdeka.com)

Ketua Badan Legislasi DPR RI Wihadi Wiyanto memaparkan alasan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) tentang Kementerian Negara berlangsung singkat. Dia menegaskan hal itu karena daftar inventarisasi masalah (DIM) yang berisi muatan perubahan tidak terlalu banyak.

Walaupun begitu, Wihadi mengatakan bahwa proses pembahasan revisi UU itu di Badan Legislasi tetao transparan. Menurutnya ada beragam pendapat juga yang disampaikan para anggota DPR RI terhadap revisi UU itu.

"Seluruh fraksi melihat ini untuk kepentingan negara kita, dan dibutuhkan perubahan," kata Wihadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9) malam.

Adapun pembahasan revisi UU Kementerian Negara itu tuntas dalam satu hari di Baleg DPR RI. Pada Senin (9/9), Baleg DPR RI menggelar tiga agenda rapat yang diakhiri dengan rapat pengambilan keputusan di malam hari.

Sembilan fraksi partai politik pun telah menyetujui agar revisi UU itu dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang.

Surati Pimpinan DPR

Dia pun mengatakan bahwa revisi UU itu sudah lama bergulir dan pemerintah pun sudah memberikan DIM. Menurutnya, tak ada alasan untuk tidak membahas revisi UU tersebut.

"Pembahasannya per pasalnya, seperti tadi yang kita lihat dinamikanya sangat terbuka dan tidak terlalu banyak," kata dia seperti dilansir Antara.

Selanjutnya, Baleg DPR RI bakal bersurat ke pimpinan DPR RI mengenai langkah membawa revisi UU itu ke tingkat selanjutnya. Namun dia belum bisa memastikan jadwal rapat paripurna yang beragendakan pengesahan revisi UU itu.

Salah satu poin penting dalam revisi UU itu yakni perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, Presiden kini bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yan Muhardiansyah
Editor Yan Muhardiansyah
Y
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Hasil Haiti vs Skotlandia: McGinn Bawa The Tartan Army Menang di Laga Pertama

{{caption}}
Brasil Vs Maroko: 3 Pelajaran Berharga untuk Selecao

{{caption}}
Brasil Vs Maroko: Raphinha Belum Maksimal

{{caption}}
Daftar Hoaks Bantuan yang Mencatut Prabowo, Ada Hasil Manipulasi AI

{{caption}}
Prabowo Terima Menhan Jepang, Ini Sejumlah Kerja Sama yang Dibahas

{{caption}}
Cek Fakta: Tidak Benar Ini Link Pendaftaran Bansos Rp 5,4 Juta dari Prabowo

Topik Terkait
{{caption}}
Rencana 13 Komisi di DPR, Said Abdullah: Tunggu Jumlah Kementerian yang Diinginkan Prabowo

Pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, disebut-sebut akan berisikan 44 kementerian. Jauh lebih banyak dari jumlah kementerian pada pemerintahan sebel

Berita Said Abdullah
{{caption}}
VIDEO: Drama Mik Mati Hiasi Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara di DPR

Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.

Baleg DPR
{{caption}}
Baleg DPR Sepakat Revisi UU Kementerian Negara Dibawa ke Rapat Paripurna Terdekat

Rapat tersebut digelar bersama Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Annas dan Menkumham Supratman Andi Agtas.

DPR
{{caption}}
Baleg: Pembahasan RUU Kementerian Hilangkan Batas Jumlah Kementerian, Disahkan Sebelum 30 September

Pemerintahan mendatang, kata Achmad Baidowi, bisa menambah atau mengurangi jumlah kementerian tergantung pada kebutuhan politik dan kebijakan presiden.

RUU Kementerian Negara
{{caption}}
Menkum HAM: DIM RUU Wantimpres Batasi Jumlah Anggota Dewan Pertimbangan Agung

DIM RUU Wantimpres yang disusun pemerintah hampir sama dengan DIM yang diusulkan DPR RI.

RUU Wantimpres
{{caption}}
Dasco Sebut Revisi UU Kementerian Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Perubahan UU tersebut hanya ada satu pasal saja yakni pasal 15.

Revisi UU Kementerian Negara
{{caption}}
VIDEO: Fraksi PDIP DPR Setuju Revisi UU Kementerian Negara, Beri Catatan Penting!

Politikus PDIP, Putra Nababan menyampaikan sikap fraksinya terkait revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Revisi UU Kementerian Negara
{{caption}}
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

DPR
{{caption}}
Baleg Setujui RUU Kementerian Negara Jadi Inisiatif DPR

Sebelumnya, Ketua Panja DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek melaporkan hasil rapat panja terkait RUU Kementerian Negara.

RUU Kementerian Negara
{{caption}}
Terungkap Tujuan Revisi UU Kementerian Negara: Memudahkan Prabowo Susun Kabinet

Terungkap Tujuan Revisi UU Kementerian Negara: Memudahkan Prabowo Susun Kabinet

Revisi UU Kementerian Negara
{{caption}}
VIDEO: Rapat Baleg DPR Pengambilan Keputusan Revisi UU Kementerian Negara

Baleg DPR kembali menggelar rapat membahas revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

RUU Kementerian Negara
{{caption}}
Reaksi Ketum Golkar Airlangga Soal Revisi UU Kementerian Negara

Diketahui, pada UU yang berlaku saat ini jumlah Kementerian Negara dibatasi sampai 34.

Golkar
{{caption}}
Pemerintah Setujui Usulan DPR Hapus Jabatan Wakil Menteri Pejabat Karier di Kabinet

Menteri Anas bilang penjelasan pasal soal wakil menteri dihapus lantaran bersifat inkostitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011.

dpr
{{caption}}
Mahfud MD Duga Motif Revisi UU Kementerian, Polri hingga TNI Dikebut untuk Bagi-Bagi Kekuasaan

Mahfud MD Duga Motif Revisi UU Kementerian, Polri hingga TNI Dikebut untuk Bagi-Bagi Kekuasaan

berita populer
{{caption}}
Golkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet

Golkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet

golkar
{{caption}}
PDIP Wanti-Wanti Revisi UU Kementerian Negara Jangan Cuma Bagi-Bagi Kue Parpol Menangkan Prabowo-Gibran

PDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.

pdip
{{caption}}
VIDEO: Sikap PKS Setuju Revisi UU Kementerian Negara, Tapi Ada Syaratnya

Anggota DPR Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf setuju dengan perubahan UU Kementerian Negara, dalam Rapat Baleg DPR, Kamis (16/5).

berita video
{{caption}}
Demokrat Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Tunggu Revisi UU Kementerian

Dalam UU yang berlaku saat ini, Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur tentang jumlah kementerian.

kabinet prabowo-gibran
{{caption}}
Mahfud Nilai Kalau Kementerian Ditambah Area Korupsi Makin Banyak

Dia mengingatkan, saat ini dengan jumlah 34 kementerian, hampir tidak ada kementerian yang tidak memiliki kasus korupsi.

mahfud md