LIVE

Reaksi Ketum Golkar Airlangga Soal Revisi UU Kementerian Negara

Diketahui, pada UU yang berlaku saat ini jumlah Kementerian Negara dibatasi sampai 34.

golkar
Reaksi Ketum Golkar Airlangga Soal Revisi UU Kementerian Negara
Reaksi Ketum Golkar Airlangga Soal Revisi UU Kementerian Negara (merdeka.com)

Dia mengaku belum pernah membahasnya dengan partai.

Airlangga Akui Sudah Terima Undangan dari MK
Airlangga Akui Sudah Terima Undangan dari MK © 2024 maverick


Reaksi Ketum Golkar Airlangga Soal Revisi UU Kementerian Negara

Draf Rancangan Undang-undang (RUU) Kementerian Negara tengah dibahas di badan legislasi DPR RI. Salah satu poin revisinya adalah menghapus ketentuan jumlah kementerian.

Mengenai hal ini, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku belum memonitor hal tersebut. Dia hanya membaca kabar singkat di media saja.



"Kita belum monitor. Baru lihat running text," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5).

merdeka.com

Airlangga lalu ditanya apakah setuju dengan isu yang berkembang bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin pos kementerian menjadi 40. Dia mengaku belum pernah membahasnya dengan partai.

"Belum pernah dibahas," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan, draf Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan UU nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara akan menghapus ketentuan jumlah menteri.

Nantinya, jumlah menteri akan disesuaikan dengan kebutuhan presiden.

Diketahui, pada UU yang berlaku saat ini jumlah Kementerian Negara dibatasi sampai 34.

"Saya berharap nanti diskusi kita karena ini cuman menghapus dan hanya menghilangkan angka 34 dari sisi kementerian dan juga kemarin didukung oleh pendapat kawan-kawan bahwa kita dalam sistem presidensil kita serahkan sepenuhnya kepada presiden yang untuk menentukan jumlah kementerian yang dibutuhkan," kata Supratman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).


Dia menjelaskan, tak ada jumlah kementerian yang diatur memberikan keleluasaan presiden untuk menambah atau mengurangi porsi kementerian.

"Kalau dengan kita menghapus 34 itu artinya dia boleh berkurang, boleh bertambah jadi boleh tetap, jadi tidak mengunci intinya dari sistem presidensil yang kita anut," paparnya.


Namun, jumlah kementerian harus diperhatikan dari sisi efisiensi dan efektifitas.

"Tetapi walaupun begitu kita memberikan penegasan bahwa jumlah kementerian itu harus tetap memperhatikan dari sisi efisiensi dan efektifitas dua-duanya tetap harus kita lakukan," jelas dia.

Supratman mengaku, perubahan tersebut juga diklaim sudah didukung oleh seluruh fraksi di DPR.


"Saya berharap hari panja bisa menyelesaikan tugasnya dan kita bisa segera menyelesaikan itu. Tapi secara garis besar saya tangkap kemarin dari teman-teman fraksi pada intinya tidak berkeberatan menyangkut soal itu," imbuh dia.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Eko Prasetya
Editor Eko Prasetya
M
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Masa Tunggu Haji jadi 26 Tahun, Prabowo Ingin Lebih Cepat Lagi

{{caption}}
Era Prabowo, Cucun Ahmad: Layanan Haji Reguler Meningkat

{{caption}}
Hasil Ghana Vs Panama: Gol Injury Time Bikin The Black Stars Menang Dramatis

{{caption}}
Portugal Vs RD Kongo: Cristiano Ronaldo dan Rekor yang Berakhir Hambar

{{caption}}
Inggris Vs Kroasia: Pujian Rooney untuk Madueke

{{caption}}
Inggris Vs Kroasia: Tuchel Buka Suara soal Kondisi Declan Rice

Topik Terkait
{{caption}}
Rencana 13 Komisi di DPR, Said Abdullah: Tunggu Jumlah Kementerian yang Diinginkan Prabowo

Pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, disebut-sebut akan berisikan 44 kementerian. Jauh lebih banyak dari jumlah kementerian pada pemerintahan sebel

Berita Said Abdullah
{{caption}}
Cak Imin Bicara RUU Kementerian Negara: Jangan Sampai UU Batasi Hak Prerogatif Presiden

Adapun dalam RUU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian menyesuaikan kebutuhan presiden atau tidak dibatasi.

Cak Imin
{{caption}}
VIDEO: Drama Mik Mati Hiasi Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara di DPR

Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.

Baleg DPR
{{caption}}
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Revisi UU Kementerian Negara
{{caption}}
Baleg DPR Sepakat Revisi UU Kementerian Negara Dibawa ke Rapat Paripurna Terdekat

Rapat tersebut digelar bersama Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Annas dan Menkumham Supratman Andi Agtas.

DPR
{{caption}}
Baleg: Pembahasan RUU Kementerian Hilangkan Batas Jumlah Kementerian, Disahkan Sebelum 30 September

Pemerintahan mendatang, kata Achmad Baidowi, bisa menambah atau mengurangi jumlah kementerian tergantung pada kebutuhan politik dan kebijakan presiden.

RUU Kementerian Negara
{{caption}}
Pemerintah Setujui Usulan DPR Hapus Jabatan Wakil Menteri Pejabat Karier di Kabinet

Menteri Anas bilang penjelasan pasal soal wakil menteri dihapus lantaran bersifat inkostitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011.

Revisi UU Kementerian Negara
{{caption}}
Dasco Sebut Revisi UU Kementerian Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Perubahan UU tersebut hanya ada satu pasal saja yakni pasal 15.

Revisi UU Kementerian Negara
{{caption}}
Golkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet

Golkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet

Revisi UU Kementerian Negara
{{caption}}
VIDEO: Fraksi PDIP DPR Setuju Revisi UU Kementerian Negara, Beri Catatan Penting!

Politikus PDIP, Putra Nababan menyampaikan sikap fraksinya terkait revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Revisi UU Kementerian Negara
{{caption}}
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

DPR
{{caption}}
Baleg Setujui RUU Kementerian Negara Jadi Inisiatif DPR

Sebelumnya, Ketua Panja DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek melaporkan hasil rapat panja terkait RUU Kementerian Negara.

RUU Kementerian Negara
{{caption}}
Polemik Penolakan Mubes Kosgoro 1957 Warnai Terpilihnya Sari Yuliati Secara Aklamasi

Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957 diwarnai Penolakan Mubes Kosgoro 1957 dari sejumlah Pengurus Daerah Kolektif (PDK) yang menilai prosesnya cacat, namun Mubes tetap berjalan dan menghasilkan ketua umum terpilih.

golkar
{{caption}}
Kantongi Dukungan Mayoritas PDK, La Ode Safiul Akbar Siap Menghadap Ketum Golkar Bahlil Lahadalia

Pertemuan strategis ini bertujuan untuk melaporkan kesiapan dirinya maju dalam kontestasi.

berita update
{{caption}}
La Ode Safiul Akbar Dipercaya Bisa Dongkrak Suara Golkar

Sejumlah tokoh senior Golkar serta kader-kader Kosgoro 1957 berkumpul dan membicarakan masa depan organisasi menjelang Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957.

berita update
{{caption}}
Bahlil Bicara Revisi UU Pemilu, Singgung Banyak Parpol Lemahkan Sistem Presidensial

Bahlil mengatakan, setiap aturan terkait dengan politik jangan sampai menguntungkan segelintir pihak.

bahlil lahadalia
{{caption}}
Bahlil Ngaku Sempat Didesak Senior Golkar Naikkan Harga BBM: Rasionalitasnya Mungkin Sudah Tidak Berproses Baik

Meskipun tak menyebut secara spesifik nama senior yang dimaksud, Bahlil mengaku heran atas desakan itu karena tak sesuai dengan ajaran yang dianut Golkar.

bahlil lahadalia
{{caption}}
Perekonomian Situbondo Tumbuh Pesat 5,28 Persen pada 2025, Bupati Rio Ungkap Kunci Keberhasilan

Bupati Situbondo Rio Wahyu Prayogo mengumumkan pertumbuhan Perekonomian Situbondo mencapai 5,28 persen pada 2025, tertinggi dalam enam tahun terakhir. Penasaran strategi di baliknya?

angka pengangguran
{{caption}}
Mahfud MD Duga Motif Revisi UU Kementerian, Polri hingga TNI Dikebut untuk Bagi-Bagi Kekuasaan

Mahfud MD Duga Motif Revisi UU Kementerian, Polri hingga TNI Dikebut untuk Bagi-Bagi Kekuasaan

berita populer
{{caption}}
PDIP Wanti-Wanti Revisi UU Kementerian Negara Jangan Cuma Bagi-Bagi Kue Parpol Menangkan Prabowo-Gibran

PDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.

pdip
{{caption}}
VIDEO: Sikap PKS Setuju Revisi UU Kementerian Negara, Tapi Ada Syaratnya

Anggota DPR Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf setuju dengan perubahan UU Kementerian Negara, dalam Rapat Baleg DPR, Kamis (16/5).

berita video
{{caption}}
Terungkap Tujuan Revisi UU Kementerian Negara: Memudahkan Prabowo Susun Kabinet

Terungkap Tujuan Revisi UU Kementerian Negara: Memudahkan Prabowo Susun Kabinet

20240516
{{caption}}
Demokrat Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Tunggu Revisi UU Kementerian

Dalam UU yang berlaku saat ini, Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur tentang jumlah kementerian.

kabinet prabowo-gibran
{{caption}}
VIDEO: Rapat Baleg DPR Pengambilan Keputusan Revisi UU Kementerian Negara

Baleg DPR kembali menggelar rapat membahas revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

berita video