LIVE

Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

dpr
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara (merdeka.com)

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

Rapat Paripurna di DPR
Rapat Paripurna di DPR © 2024 maverick

Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Badan legislasi (Baleg) DPR RI telah mengambil keputusan, atas draf Rancangan Undang-undang (RUU) Kementerian Negera menjadi usulan inisiatif DPR.


Draf tersebut akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna dan diresmikan menjadi inisiatif DPR.

"Tadi kita sudah mengambil keputusan untuk jadi usul inisiatif jadi revisi UU Kementerian Negara sudah diputuskan untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR," kata Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5).


"Selanjutnya akan kami serahkan ke pimpinan untuk di paripurnakan supaya menjadi draf resmi usulan DPR dan setelah itu nanti itu pimpinan DPR akan mengirim ke presiden," sambung dia.

Setelah itu, draf RUU Kementerian Negara akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menunggu surat presiden untuk selanjutnya dibahas ditingkat satu.

"Kita berharap apakah presiden nanti siapapun yang akan ditunjuk untuk dilakukan pembahasan lebih mendalam dalam pembicaraan tingkat satu yang akan datang," ujar dia.

Kendati demikian, dia pun belum bisa memastikan apakah proses pembahasan RUU Kementerian Negara akan cepat selesai atau tidak.

"Masih cukup panjang kita belum tahu kapan di paripurnakan kemudian menunggu supresnya itu kan harus dibacakan lagi di paripurna kemudian ditugaskan ke siapa apakah ke baleg lagi atau mungkin di AKD yang lain kita belum tahu karena paling penting presiden begitu kita paripurnakan dan suratnya dikirim ke presiden drafnya presiden punya waktu 60 hari untuk menyelesaikan DIM maupun wakilnya yang akan membahas UU," jelas dia.

Namun, Supratman menyebut semua fraksi sudah setuju dengan perubahan terkait jumlah kementerian. Sebab, dengan tak ada batasan jumlah kementetian mampu memperkuat sistem presidensil dan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

"Tapi saya melihat bahwa poin-poin penting adalah bukan soal jumlahnya tapi menyangkut soal efisiensi dan efektivitasnya sebuah pemerintahan dalam kabinet yang akan datang itu bisa berjalan," ucapnya.


"Dan kita berharap dan saya yakin pada prinsipnya siapapun pemerintahannya termasuk presiden terpilih tentu akan mempertimbangkan berbagau macam aspek dan sesuai dengan visi misi yang bersangkutan," imbuh Supratman.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Achmad Fikri Fakih Haq
Editor Achmad Fikri Fakih Haq
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
4 Anggota Polda Kepri Diberhentikan Buntut Penganiayaan Junior Bripda NS hingga Tewas

{{caption}}
Pramono Anung Akui Komunikasi Antar BUMD Belum Baik: Ego Pejabatnya Kegedean

{{caption}}
Nenek di Tulungagung Urus Cucu Malah Dilaporkan Anak Kandung, Ternyata Ini Masalahnya

{{caption}}
6,98 Ton Ikan Sapu-Sapu Ditangkap di Jakarta, Mau Diapakan Setelahnya?

{{caption}}
Temuan KPK soal Partai Politik, Soroti Fenomena 'Pemodal' Beri Bantuan ke Calon Kepala Daerah

{{caption}}
KPK Ungkap Potensi Korupsi Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Ini Sederet Temuannya

Topik Terkait
{{caption}}
Rencana 13 Komisi di DPR, Said Abdullah: Tunggu Jumlah Kementerian yang Diinginkan Prabowo

Pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, disebut-sebut akan berisikan 44 kementerian. Jauh lebih banyak dari jumlah kementerian pada pemerintahan sebel

Berita Said Abdullah
{{caption}}
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Revisi UU Kementerian Negara
{{caption}}
Baleg DPR Sepakat Revisi UU Kementerian Negara Dibawa ke Rapat Paripurna Terdekat

Rapat tersebut digelar bersama Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Annas dan Menkumham Supratman Andi Agtas.

DPR
{{caption}}
Baleg: Pembahasan RUU Kementerian Hilangkan Batas Jumlah Kementerian, Disahkan Sebelum 30 September

Pemerintahan mendatang, kata Achmad Baidowi, bisa menambah atau mengurangi jumlah kementerian tergantung pada kebutuhan politik dan kebijakan presiden.

RUU Kementerian Negara
{{caption}}
Revisi UU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Jadi Inisiatif DPR

Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.

DPR
{{caption}}
Dasco Sebut Revisi UU Kementerian Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Perubahan UU tersebut hanya ada satu pasal saja yakni pasal 15.

Revisi UU Kementerian Negara
{{caption}}
Golkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet

Golkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet

Revisi UU Kementerian Negara
{{caption}}
VIDEO: Fraksi PDIP DPR Setuju Revisi UU Kementerian Negara, Beri Catatan Penting!

Politikus PDIP, Putra Nababan menyampaikan sikap fraksinya terkait revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Revisi UU Kementerian Negara
{{caption}}
Baleg Setujui RUU Kementerian Negara Jadi Inisiatif DPR

Sebelumnya, Ketua Panja DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek melaporkan hasil rapat panja terkait RUU Kementerian Negara.

RUU Kementerian Negara
{{caption}}
VIDEO: Rapat Baleg DPR Pengambilan Keputusan Revisi UU Kementerian Negara

Baleg DPR kembali menggelar rapat membahas revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

RUU Kementerian Negara
{{caption}}
Reaksi Ketum Golkar Airlangga Soal Revisi UU Kementerian Negara

Diketahui, pada UU yang berlaku saat ini jumlah Kementerian Negara dibatasi sampai 34.

Golkar
{{caption}}
Baleg DPR Ungkap Draf Revisi UU Kementerian Negara Hapus Angka 34

Namun, jumlah kementerian harus diperhatikan dari sisi efisiensi dan efektifitas

DPR
{{caption}}
Ravindra Airlangga: Diplomasi Antar-Parlemen untuk Kepentingan Nasional

Ravindra menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jejaring kerja sama internasional melalui diplomasi parlemen.

diplomasi
{{caption}}
2,1 Juta Peserta BPJS PBI yang Sempat Nonaktif Kini Diaktifkan Lagi

Dari total 2,1 juta data yang berhasil diaktivasi kembali, sebanyak 305.864 di antaranya termasuk dalam segmen PBI-JK.

berita update
{{caption}}
Singgung Motor Listrik BGN, Pimpinan Komisi IX DPR Sebut APBN Mampu Biayai 225 Juta Peserta BPJS Kesehatan

Jika negara mampu mengalokasikan anggaran untuk program lain, maka pembiayaan kesehatan masyarakat seharusnya juga bisa dipenuhi sepenuhnya.

berita update
{{caption}}
DPR Sentil Kemendiktisaintek Heboh Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI Seret 16 Mahasiswa

Diketahui sebanyak 16 mahasiswa terseret diduga merupakan pelaku pelecehan seksual melalui grup WhatsApp.

berita update
{{caption}}
Keras, DPR Sentil Garuda Indonesia soal Pengadaan Koper Haji dan Umrah

Ia meminta ke depan pengadaan koper haji diatur langsung Kementerian Haji dan Umrah.

dpr
{{caption}}
DPR Dukung MIND ID Akuisisi Tambang Perkuat Cadangan Mineral

Kinerja MIND ID sepanjang 2025 menunjukkan fundamental tercermin dari laba yang meningkat lebih dari 13 persen menjadi Rp29 triliun.

cadangan mineral
{{caption}}
Jokowi Teken UU Kementerian Negara, Prabowo Bebas Tentukan Jumlah Kementerian

Dalam UU sebelumnya, Presiden hanya boleh membentuk maksimal 34 kementerian.

ruu kementerian negara
{{caption}}
UU Kementerian Negara Disahkan, Prabowo Bebas Tambah Kementerian Tanpa Batasan

Kementerian bisa dibentuk berdasarkan kebutuhan presiden.

prabowo subianto
{{caption}}
Kamis, DPR Sahkan RUU Wantimpres dan RUU Kementerian Negara pada Paripurna

Hal tersebut sesuai hasil rapat pimpinan (rapim) dan rapat badan musyawarah (bamus).

ruu kementerian negara
{{caption}}
Cak Imin Bicara RUU Kementerian Negara: Jangan Sampai UU Batasi Hak Prerogatif Presiden

Adapun dalam RUU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian menyesuaikan kebutuhan presiden atau tidak dibatasi.

cak imin
{{caption}}
VIDEO: Bocoran Kabinet, Prabowo Tambah 10 Kursi Menteri, Muncul Sejumlah Nama Politikus

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut informasi yang dia terima akan ada penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.

berita video
{{caption}}
Mic Mati Ketika Bahas RUU Kementerian Negara, Baleg Bandingkan saat Bahas Revisi Pilkada

Terlihat petugas pun langsung bergerak untuk membenahi mic para anggota yang mati.

dpr