PDIP Wanti-Wanti Revisi UU Kementerian Negara Jangan Cuma Bagi-Bagi Kue Parpol Menangkan Prabowo-Gibran
PDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.
revisi uu kementerian
PDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.
PDIP Wanti-Wanti Revisi UU Kementerian Negara Jangan Cuma Bagi-Bagi Kue Parpol Menangkan Prabowo-Gibran
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyoroti revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Djarot mewanti-wanti agar Revisi Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara tidak hanya untuk kepentingan bagi-bagi kekuasaan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"PDIP memberikan warning, memberikan masukan, jangan lah terjadi misalnya revisi UU Kementerian Negara itu hanya untuk bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kursi, bagi-bagi kue untuk mengakomodasi berbagai macam kepentingan partai politik yang kemarin memenangkan Pak Prabowo," kata Djarot saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (16/5).
- PDIP soal Luhut Pandjaitan Dukung Prabowo-Gibran: Mungkin Ada yang Memerintahkan
- PDIP Hitung Kekuatan Parpol Lain untuk Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
- Sekjen PDIP: UU Kementerian untuk Tujuan Negara, Bukan Akomodasi Kekuatan Politik!
- PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya
- Dugaan Grup WhatsApp Operasi Penguntitan Jampidsus, Begini Reaksi Kejagung
- VIDEO: PBNU Sat Set Ajukan Izin Kelola Tambang "Wong Butuh, Gimana Lagi"
Djarot kemudian menyinggung penyakit birokrasi dinamakan Empire Building Syndrome, yang bermakna ‘sindrom membangun kerajaan’.
Menurut Djarot, sindrom itu seakan untuk membangun kerajaan, untuk membangun banyak departemen, banyak organisasi, yang sangat dikhawatirkan menimbulkan berbagai macam akses negatif.
"Akses negatifnya tumbuhnya ego sektoral, tumpang tindih satu dengan yang lain, berebut kewenangan dan sumber daya utamanya uang dan ini dikhawatirkan akan terjadi empire building seperti ini, dikhawatirkan makin tumbuh suburnya nepotisme kolusi dan korupsi," ujar Djarot.
Tidak Efisien
Djarot mengatakan bahwa yang perlu dikedepankan dalam revisi UU Kementerian Negara yakni efektivitas dan efisiensi. Sebab menurut Djarot, dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.
"Pemerintah bertambah kementerian berarti bertambah anggaran. Bertambah kementerian berarti nanti bertambah sibuk bagaimana mengkoordinasikan kementerian-kementerian yang baru ini," kata Djarot.
Catatan Fraksi PDIP
Djarot mengaku kaget revisi UU Kementerian Negara bisa disetujui menjadi RUU inisiatif DPR. Namun menurut Djarot, fraksi PDI Perjuangan menyetujui tapi sudah memberikan peringatan.
"Tapi kita sudah memberikan warning, kita lagi menghadapi persoalan-persoalan yang serius. Seperti kemiskinan, lonjakan harga pangan, pelemahan rupiah, hutang luar negeri yang semakin membengkak, bencana alam terus-menerus; yang ini juga membutuhkan penanganan yang serius dan tentu saja Ini membutuhkan anggaran. Seharusnya pemerintah fokus ke situ," ujar Djarot.
Di sisi lain, Djarot membandingkan jumlah nomenklatur Kementerian di negara-negara lain seperti di Thailand, China hingga Australia. Djarot mengaku tidak masalah apabila motif revisi UU Kementerian Negara berbagi kekuasaan. Namun Djarot mengatakan, PDI Perjuangan mengingatkan hal-hal yang menyangkut kerakyatan jangan sampai diabaikan.
"Kalau motifnya bagi-bagi kekuasaan, silakan. Tapi kami akan mengontrol, jangan sampai uang negara, jangan sampai persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat kemudian justru tidak terselesaikan tapi justru karena sibuk untuk membangun tadi kerajaan-kerajaan," ujar Djarot.
