PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa DPR akan segera memulai pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Perampasan Aset.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menanggapi usulan KPK soal menambah anggaran partai politik dari APBN.

Puan menyebut, pembahasan yang tidak sesuai mekanisme dapat menimbulkan kerawanan hukum dan politis.

DPR menunda seluruh rapat di Komisi DPR terkait pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja.

Terkait fungsi anggaran DPR, Puan menyatakan bahwa Tahun Anggaran 2025 menandai awal implementasi APBN di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo.

Sofwan Dedy Ardyanto menekankan, metode atau tata cara pembahasan sebuah undang-undang lebih penting dari pada substansinya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

DPR membuka peluang mengikuti putusan MK terkait aturan Pilkada.

Hari ini, DPR menggelar rapat untuk mengebut Revisi UU Pilkada untuk mengesahkan aturan baru Pilkada.

PKB menilai hal itu bisa saja terjadi jika adanya kedaruratan dan kegentingan.

Dasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

Beredar wacana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) tak lama keluarnya putusan pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Kata Dasco saat ini hanya menunggu waktu lantaran sudah selesai di pengambilan keputusan tingkat I.

Revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sorotan.

Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK

Hamdan Zoelva meminta perubahan UU Mahkamah Konstitusi (MK) jangan dilakukan di tengah pemilu 2024.

Mahfud menolak hal itu saat menjabat menko polhukam karena melihat ada tendensi-tendensi yang berpotensi muncul dari revisi UU itu.

Mahfud MD Duga Motif Revisi UU Kementerian, Polri hingga TNI Dikebut untuk Bagi-Bagi Kekuasaan

Sampai Tanya Puan, Megawati Heran Revisi UU MK Dikebut saat DPR Reses

Mahfud MD menekankan, usulan revisi UU MK itu tidak pernah ada di Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas).

Saat ini MK fokus pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif 2024.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.