KPK Usul Dana Parpol Ditambah dari APBN, PDIP: Jangan Buru-Buru

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen dari PDB, meski ada wacana pelebaran defisit oleh Menkeu.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menekankan pembentukan serta perubahan undang-undang, termasuk KPK, harus berlandaskan pada kebutuhan masyarakat.

PDIP menolak usulan fraksi gabungan sebagai pengganti parliamentary threshold karena dinilai berpotensi memicu kawin paksa politik dan kebuntuan keputusan.

Said mengingatkan bahwa mahalnya biaya pilkada tidak serta-merta dapat diselesaikan dengan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Menurut Puan, korupsi akan berkurang bila anggaran parpol tecukupi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi usulan kenaikan dana partai politik (parpol) hingga 10 kali lipat.

KPK menggelar pertemuan dengan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) untuk mendiskusikan tata kelola partai politik.

Said mengaku bahwa putusan MK menjadi angin segar untuk PDIP mengusung pasangan calon sendiri.

Dasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.

Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan arah politik partai berlambang banteng moncong putih setelah putusan MK berada di tangan Ketua Umum Megawati.

KPK terlalu melangkah jauh dengan mengurusi rumah tangga parpol secara hukum merupakan organisasi masyarakat sipil bukan lembaga negara.

Perempuan yang juga anggota Komisi VIII DPR RI itu menekankan pengesahan UU PPRT menjadi kemerdekaan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Politikus PDIP itu juga mengingatkan agar pemerintah segera melakukan penyesuaian harga saat kondisi global sudah membaik.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri instruksikan kader PDIP turun ke rakyat, menekankan pentingnya memahami denyut kehidupan masyarakat di tengah tantangan global dan domestik untuk membangun partai yang kuat secara ideologis.

Gerindra unggul dengan angka 26,1%, diikuti PDIP 15,4%, dan Golkar 9%.

Said menyebut perpaduan kekuatan 'ijo-abang' sebagai akar sosial-politik yang selama ini menjadi fondasi kuat masyarakat Jatim hingga ke tingkat kampung.

Badan Kesbangpol Rejang Lebong telah mencairkan Rp1,8 miliar Bantuan Partai Politik untuk sembilan parpol. Penyaluran ini sempat tertunda karena audit BPK, namun kini tuntas. Siapa saja penerimanya?

Sementara untuk total nominal yang didapatkan oleh parpol, jumlah berbeda-beda.

Politisi Gerindra ini menilai, partai politik membutuhkan biaya untuk melakukan kaderisasi

KPK berharap partai politik terbuka menyampaikan data dan fakta yang dihadapi di lapangan.