KPK Usul Dana Parpol Ditambah dari APBN, PDIP: Jangan Buru-Buru

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menekankan pembentukan serta perubahan undang-undang, termasuk KPK, harus berlandaskan pada kebutuhan masyarakat.

PDIP menolak usulan fraksi gabungan sebagai pengganti parliamentary threshold karena dinilai berpotensi memicu kawin paksa politik dan kebuntuan keputusan.

Said mengingatkan bahwa mahalnya biaya pilkada tidak serta-merta dapat diselesaikan dengan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Menurut Puan, korupsi akan berkurang bila anggaran parpol tecukupi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi usulan kenaikan dana partai politik (parpol) hingga 10 kali lipat.

KPK menggelar pertemuan dengan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) untuk mendiskusikan tata kelola partai politik.

Said mengaku bahwa putusan MK menjadi angin segar untuk PDIP mengusung pasangan calon sendiri.

Dasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.

Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan arah politik partai berlambang banteng moncong putih setelah putusan MK berada di tangan Ketua Umum Megawati.

Olly menjelaskan bahwa posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tidak bergantung pada dukungan mayoritas DPR.

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan bahwa partainya akan memberikan sanksi tegas kepada kader yang terbukti terlibat dalam pelanggaran.

Gunung Kerinci merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera sekaligus gunung berapi tertinggi di Indonesia dan Asia Tenggara.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY menanggapi polemik posisi PDI-P yang belakangan dinilai sejumlah partai koalisi abu-abu.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memang tidak mengenal oposisi secara formal. Yang ada adalah partai di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa partainya tidak selalu berorientasi pada kekuasaan.

Badan Kesbangpol Rejang Lebong telah mencairkan Rp1,8 miliar Bantuan Partai Politik untuk sembilan parpol. Penyaluran ini sempat tertunda karena audit BPK, namun kini tuntas. Siapa saja penerimanya?

Sementara untuk total nominal yang didapatkan oleh parpol, jumlah berbeda-beda.

Politisi Gerindra ini menilai, partai politik membutuhkan biaya untuk melakukan kaderisasi

KPK berharap partai politik terbuka menyampaikan data dan fakta yang dihadapi di lapangan.