Reaksi Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
Saat ini MK fokus pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif 2024.
mahkamah konstitusi
Saat ini MK fokus pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif 2024.
Reaksi Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK
DPR dan Pemerintah sepakat membawa RUU tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) atau RUU MK ke paripurna DPR.
Namun pada paripurna hari ini Selasa (14/5) belum ada pengesahan RUU tersebut.
- Anies Rutin Temui Tim Hukum Jelang Pengumuan Hasil Pemilu 2024
- KPU Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK
- KPU Serahkan Alat Bukti Tambahan Berupa Formulir D Kejadian Khusus
- Perjalanan Revisi UU MK: Disetop Mahfud MD, Dibahas Diam-Diam di DPR
- Kisah Soekarno yang Pernah Mendapat Gelar Waliyul Amri, Sempat Kontroversial
- Periksa Sandra Dewi, Kejagung Dalami Daftar Rekening Terkait Korupsi Timah Harvey Moeis
Menanggapi itu, Mahkamah Konstitusi menolak berkomentar banyak. Menurut Juru Bicara MK Fajar Laksono, hal itu adalah wewenang DPR selaku pembentuk undang-undang.
"Kami tidak komentar. Itu wewenang Pembentuk UU," kata Fajar lewat pesan singkat, Selasa (14/5).
Fajar menyatakan, saat ini MK fokus pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif 2024.
"Saat ini MK fokus menuntaskan perkara PHPU 2024," tutup Fajar.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya merespons singkat mengenai pembahasan RUU MK ini. Kepala negara meminta perihal ini ditanyakan ke DPR.
"Tanyakan ke DPR," kata Jokowi di Pasar Central Laracia, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5).
Terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengatakan, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini, hanya menunggu waktu lantaran sudah selesai di pengambilan keputusan tingkat I.
"Kalau saya lihat bahwa keputusan yang sudah diambil antara pemerintah dengan DPR tinggal dilanjutkan di paripurna, sehingga masa sidang yang masih panjang ini juga memungkinkan," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (14/5).
Sementara terkait pembahasan dan pengambilan keputusan tingkat I dilakukan secara senyap pada masa reses DPR, Dasco menyebut hal sudah seizin pimpinan DPR.
"Seharusnya kalau ada pembahasan di masa reses harusnya sudah izin pimpinan, dan itu sudah saya cek ada izin pimpinannya," kata dia.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Johan Budi mempertanyaakn pengambilan keputusan yang digelar saat reses.
"Ditanya saja sama pimpinan, kan kemarin status anggota DPR itu sedang reses baru sekarang paripurna pembukaan," kata Johan.
Johan menyebut belum ada pandangan mini fraksi mengenai RUU tersebut.
"Setahu saya belum ada pandangan mini fraksi, mengenai RUU MK itu," kata Johan.
