LIVE

Buntut Perintah Prabowo Efisiensi Anggaran, DPR Tunda Seluruh Rapat dengan Kementerian

DPR menunda seluruh rapat di Komisi DPR terkait pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja.

efisiensi anggaran
Komisi III DPR mendorong penggunaan CCTV di kepolisian untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, terutama setelah kasus dugaan salah tangkap empat anak di Tasikmalaya.
Komisi III DPR mendorong penggunaan CCTV di kepolisian untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, terutama setelah kasus dugaan salah tangkap empat anak di Tasikmalaya. (© 2025 Antaranews)

DPR menunda seluruh rapat di Komisi DPR terkait pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyebut penundaan rapat karena Kementerian ingin membahas di internal terlebih dahulu.

“Beberapa kementerian memang memberi kesempatan mereka untuk membahas internal sampai beres, baru dipaparkan ke DPR,” kata Hetifah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/2).

Menurutnya, pembahasan efisiensi anggaran serius sehingga harus lebih hati-hati dalam pembahasan. “Mungkin karena cukup serius ya, jadinya enggak bisa sembarangan,” kata dia.

Politikus Golkar ini menyebutkan penundaan rapat terjadi di seluruh Komisi.

“Semua komisi kayaknya ya. Ini saya baru dateng, saya cek dulu,” pungkasnya.

Surat Edaran Penundaan Rapat

Berdasarkan surat edaran DPR yang beredar, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menandatangani surat yang berisi penundaan rapat efisiensi anggaran sampai ada anggaran rekonstruksi terbaru. Surat tersebut ditandatangani pada 7 Februari 2025.

Berikut isi surat tersebut:

Sehubungan dengan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari Kementerian / Lembaga karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah, maka bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja.

Apabila terdapat Komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama mitra kerja, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali setelah mitra kerja mendapat anggaran rekonstruksi terbaru.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Raynaldo Ghiffari Lubabah
Editor Raynaldo Ghiffari Lubabah
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Hasil Malut United vs Persebaya di BRI Super League: Bajul Ijo Akhiri keterpurukan, Bungkam Laskar Kie Raha

{{caption}}
Wali Kota Bandung Farhan Jawab Kekecewaan Dedi Mulyadi

{{caption}}
Pertimbangan Hakim Jatuhkan Vonis Ammar Zoni 7 Tahun Penjara

{{caption}}
Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Minyak Mentah

{{caption}}
Hampir 3 Tahun Kasus Mandek, Kuasa Hukum Firli Bahuri Desak Penghentian Perkara

{{caption}}
Dua Pekerja Rumah Tangga Melompat dari Kos Majikan di Jakpus, Kondisinya Mengenaskan

Topik Terkait
{{caption}}
Selain Politik, Dasco Ungkap Rapat dengan Menkeu Bahas Tunjangan Daerah

Menurutnya, pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah strategis dalam merespons dinamika yang berkembang di masyarakat.

Sufmi Dasco Ahmad
{{caption}}
Usai Ditunda, DPR Kembali Gelar Rapat Bahas Anggaran Dampak Efisiensi

Pembahasan anggaran menjadi perhatian publik, lantaran banyak dilakukan efisiensi yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Efisiensi Anggaran
{{caption}}
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya

Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.

UU MK
{{caption}}
Efisiensi Anggaran Wujudkan Program Sekolah Gratis Banten, Gubernur Andra Soni Paparkan Capaian

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan efisiensi anggaran daerah sukses mewujudkan program **Sekolah Gratis Banten** untuk tingkat menengah, menjangkau puluhan ribu siswa dan akan diperluas ke MA swasta.

efisiensi anggaran
{{caption}}
Efisiensi Anggaran, Pemkab Rejang Lebong Terapkan Kebijakan WFH Setiap Jumat

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat mulai 17 April 2026 bagi ASN, sebagai upaya meningkatkan efisiensi anggaran dan penghematan energi di lingkungan pemerintah daerah.

asn rejang lebong
{{caption}}
Menkomdigi Dorong Transformasi Layanan Publik Digital, BPJS Kesehatan Jadi Contoh

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendorong transformasi layanan publik digital untuk optimalisasi akses masyarakat, dengan menyoroti keberhasilan layanan PANDAWA BPJS Kesehatan.

bpjs kesehatan pandawa
{{caption}}
Pemprov Kepri Harap Gaji PPPK Diambil Alih Pusat untuk Jaga Stabilitas Anggaran

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.

ansar ahmad
{{caption}}
Kepala BGN Tegaskan Pengadaan Barang Terukur, Bantah Isu Laptop 32 Ribu Unit

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meluruskan informasi seputar Pengadaan Barang BGN untuk Program Makan Bergizi Gratis, membantah klaim jumlah fantastis dan menegaskan semua dilakukan terukur sesuai kebutuhan.

alat makan
{{caption}}
Pemkab Grobogan Lakukan Rasionalisasi Anggaran Drainase Demi Efisiensi dan Penanganan Banjir

Pemerintah Kabupaten Grobogan berencana melakukan rasionalisasi anggaran drainase di Kecamatan Purwodadi untuk meningkatkan efisiensi dan fokus penanganan banjir perkotaan.

drainase purwodadi
{{caption}}
DPR Soroti Fasilitas Barantin yang Dinilai Belum

DPR menilai fasilitas Barantin belum memadai meski anggaran telah disetujui. Perbaikan dan modernisasi laboratorium ditargetkan rampung 2027.

barantin
{{caption}}
Wamendagri Usul Denda bagi Warga yang Hilangkan e-KTP

Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan.

berita update
{{caption}}
Krisis Energi Global, Legislator PDIP Sebut Momentum Transformasi Sistem Transportasi Angkutan Umum

Langkah pemerintah yang saat ini berfokus pada pengendalian mobilitas untuk menekan permintaan bahan bakar minyak (BBM) memang patut diapresiasi.

dpr
{{caption}}
Tok! DPR Sahkan UU Pelindungan Saksi dan Korban

Paripurna dipimpina oleh Ketua DPR, Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa.

dpr
{{caption}}
Puan Pimpin Pengesahan UU PPRT Serta UU Pelindungan Saksi dan Korban

Rapat Paripurna ke-17 masa persidangan IV tahun sidang 2025-2026 DPR RI digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

berita update
{{caption}}
Penutupan Sidang DPR, Puan Ungkap Dukacita Atas Gugurnya Pasukan Perdamaian RI di Lebanon

Puan Maharani mengungkapkan rasa duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon saat sidang DPR.

berita update