Kementerian

Pemerintah Indonesia serius menggarap potensi bonus demografi dengan membentuk Komite K3P. Langkah strategis ini bertujuan menyelaraskan sektor ketenagakerjaan dan pendidikan demi mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Presiden Prabowo Subianto instruksikan jajaran Kabinet Merah Putih untuk memastikan stabilitas harga sembako jelang Idulfitri dan ketersediaan pangan demi kenyamanan masyarakat.

Muhammadiyah menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu, menegaskan langkah tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang menempatkan institusi strategis langsung di bawah Presiden.

Ombudsman RI memberikan Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Malaadministrasi kepada lima kementerian, menandakan peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan publik. Penilaian ini berfokus pada kepuasan pengguna layanan dan kepatuhan terhadap produk hukum O

Akademisi dan Praktisi Hukum Prof. MS Tumanggor menegaskan wacana penempatan Polri di bawah Kementerian merupakan cacat ketatanegaraan. Simak tiga alasan fundamental yang mendasari pandangan ini.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Kapolri menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian, demi menjaga Independensi Polri dan stabilitas keamanan nasional.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra membeberkan gagasan kontroversial terkait Reformasi Polri, termasuk kemungkinan penempatan Polri di bawah kementerian. Bagaimana nasib struktur kepolisian?

Menteri Pertanian dan Menteri ESDM menyatakan **penugasan Polri di kementerian** mereka sangat membantu memperkuat pengawasan, meskipun Mahkamah Konstitusi baru saja mengeluarkan putusan terkait hal ini.

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program-program asta cinta Presiden Prabowo.

Rasa nyaman itu, kata Agus, akhirnya membuat masyarakat enggan untuk mengraduasi atau upgrade diri.

TNI menegaskan penempatan prajurit aktif di luar institusi TNI harus sesuai dengan kebutuhan nasional dan tidak mengganggu prinsip netralitas TNI.

DPR menunda seluruh rapat di Komisi DPR terkait pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja.