Terobosan Hukum: Seluruh Desa dan Kelurahan di Rejang Lebong Kini Punya Posbakum

Kantor Wilayah Kemenkum Malut gencar perkuat Posbankum di tingkat desa dan kelurahan, memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum serta perlindungan HAM di Maluku Utara.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara mengumumkan pembentukan 1.893 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan, memperluas akses keadilan bagi masyarakat di Sulawesi Utara.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kementerian Hukum Kalbar) terus memperkuat fungsi Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdeskel) di Kabupaten Mempawah, memastikan akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat paling bawah.

Puluhan kelurahan di Bantul kini memiliki Layanan Posbankum, fasilitas mediasi hukum yang mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat. Simak bagaimana posbankum beroperasi dan peran strategisnya.

Pemerintah Kabupaten Bantul mengumumkan keberhasilan pembentukan Pos Bantuan Hukum di 75 kelurahan, mendekatkan layanan hukum bagi masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian kasus ringan secara mediasi.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel berhasil meratakan akses keadilan dengan mencatat Kabupaten Bone sebagai wilayah dengan Posbakum terbanyak di Sulawesi Selatan, mencapai 100 persen hingga November 2025.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur menjadi langkah nyata mewujudkan keadilan hingga masyarakat bawah.

Kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan membuktikan akses keadilan kini tak lagi terpusat di kota, menjangkau masyarakat terpencil.

Menko Yusril Ihza Mahendra meresmikan 100% pembentukan Posbankum Kepri di seluruh desa dan kelurahan, menandai pemerataan akses keadilan. Bagaimana langkah ini menjamin hak hukum masyarakat?

Kemenkumham NTT kukuhkan 127 Posbakum Malaka di seluruh desa, memperluas akses layanan hukum gratis hingga akar rumput. Ini wujud komitmen negara untuk keadilan.

Pembentukan Posbankum di desa/kelurahan menjadi langkah strategis Kemenkumham Sulut untuk memperkuat akses keadilan, menyelesaikan sengketa, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng umumkan 4 daerah telah 100% bentuk Posbankum, menjamin akses keadilan gratis bagi masyarakat. Simak daerah mana saja yang berhasil mencapai target ini!

Kejati Kaltara Konsultasi Hukum Gratis hadir untuk masyarakat. Program ini bertujuan memberikan solusi permasalahan hukum perdata dan pidana, baik online maupun tatap muka, demi akses keadilan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan evaluasi terhadap Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OPBH) terakreditasi untuk memastikan kualitas layanan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu.

Kanwil Kemenkum Kalteng optimalkan bantuan hukum warga miskin melalui adendum kontrak anggaran 2026. Ini memastikan akses keadilan merata dan transparan bagi masyarakat kurang mampu.

PERADI SAI berkomitmen mendorong transformasi profesi advokat Indonesia menjadi lebih modern dan adaptif, menjawab tantangan kompleksitas hukum dan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat peran paralegal di Kubu Raya. Penguatan paralegal ini bertujuan memperluas akses keadilan masyarakat, terutama di tingkat desa, sesuai nomenklatur terbaru.

Kemenkum Sumut perkuat layanan posbankum tingkat kelurahan di Medan guna memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh akses keadilan hukum yang lebih mudah dan adil.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan Pemutakhiran DTSEN harus dimulai dari desa dan kelurahan untuk memastikan akurasi data penerima bantuan sosial, demi penyaluran yang lebih tepat sasaran dan berdaya guna.

Pemerintah Kabupaten Natuna mengambil langkah progresif dengan mempermudah proses reaktivasi JKN PBI JK, kini bisa dilakukan langsung di desa atau kelurahan, memastikan akses kesehatan bagi masyarakat terdampak pemutakhiran data.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan **Peran Paralegal Gorontalo** tidak hanya menangani konflik, tetapi juga harus proaktif mengidentifikasi potensi masalah hukum sejak dini untuk pencegahan efektif.

Kemenkumham NTT bersama Pemkab Ende bertekad mempercepat pembentukan pos bantuan hukum (posbankum) di seluruh desa dan kelurahan, demi mewujudkan akses keadilan yang merata bagi masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Posbankum menjadi wadah vital mewujudkan keadilan substantif, kini mencapai 100% di Kalteng dan 83,46% nasional.

Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo membentuk 729 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan, memperkuat akses keadilan gratis bagi masyarakat. Bagaimana layanan ini akan beroperasi secara penuh?