Tahukah Anda? Pemkot Jakbar Perkuat Standarisasi Data untuk Transparansi Publik

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan penguatan PPID bukan beban administratif, melainkan strategi kunci untuk meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya gencar melakukan penguatan kapasitas PPID pelaksana, memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik di Jakarta Barat. Simak strategi penguatannya untuk transparansi yang lebih baik.

Pemerintah Kota Jakarta Barat serius memperkuat Keterbukaan Informasi Publik Jakarta Barat melalui penguatan PPID hingga tingkat kelurahan, menjamin akses informasi mudah bagi masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan menilai sejauh mana pelaksanaan keterbukaan informasi publik di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan keluraha

Pemerintah Kota Jakarta Barat gencar optimalkan Penyerapan Anggaran Jakarta Barat di Triwulan IV 2025, dengan fokus pada kontrak PJLP hingga respons cepat aduan warga.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera meluncurkan wajah baru Portal Satu Data Jakarta dengan visualisasi menarik dan integrasi data dari berbagai OPD, menjanjikan akses informasi yang lebih transparan dan akuntabel bagi publik.

Pemerintah Kota Bontang mulai mensosialisasikan Kebijakan Satu Data Indonesia.

Kompolnas menekankan pentingnya transparansi rekrutmen Akpol di Polda Jatim untuk memastikan proses seleksi calon taruna berjalan akuntabel dan bebas kecurangan, menarik minat calon polisi berkualitas.

Kejaksaan Negeri Indramayu melakukan pemusnahan barang bukti dari 173 kasus inkrah, termasuk ribuan lembar uang palsu dan narkotika, sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meraih penghargaan bergengsi atas tingginya tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pengadaan kaos kaki yang menjadi bagian dari perlengkapan pendidikan SPPI di Unhan, menegaskan bahwa pengadaan tersebut bukan dilakukan secara langsung oleh BGN.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah intensifkan pembinaan pengelolaan dana BOS bagi kepala sekolah dan bendahara guna memastikan pemanfaatan anggaran sesuai aturan dan persiapan audit BPK.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat terus mengawasi dan memverifikasi pelaksanaan bantuan hukum tepat sasaran bagi masyarakat, memastikan anggaran negara digunakan secara akuntabel dan transparan.

Peristiwa bermula ketika kendaraan boks bermuatan air minum yang dikemudikan RS (28) bersama rekannya A (31) mengalami ban kempes.

Pemerintah Kota Jakarta Barat melalui Sudin KPKP mulai gencar melakukan Inspeksi Hewan Kurban di Tempat Penampungan Hewan Kurban jelang Idul Adha 1447 H, memastikan kelayakan dan kesehatan hewan kurban.

Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat telah merampungkan perbaikan saluran di Jalan Tambora Gang 8, RW 03 Tambora, sebuah langkah krusial untuk mengatasi genangan. Simak detail lengkap perbaikan saluran Tambora yang kini memasuki tahap lanjutan.

Suku Dinas CKTRP Jakarta Barat melayangkan surat peringatan kepada pemilik tiang provider roboh di Kembangan Utara. Insiden tiang provider roboh ini menyoroti masalah perizinan dan potensi pidana.

Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) memfasilitasi program Rekrutmen Pramudi Mikrotrans Transjakarta untuk 1.000 orang, bertujuan serap tenaga kerja lokal dan tingkatkan kualitas layanan transportasi publik.

PAM Jaya menjelaskan keluhan air kotor dan bau di Cengkareng, Jakarta Barat, disebabkan menipisnya suplai air baku dari Tangerang. Masalah PAM Jaya Air Kotor Cengkareng ini berdampak pada kualitas air yang diterima warga.