Transparansi Publik
-
Politik •KI Pusat Dorong Peran Media Jadi Pilar Utama Transparansi Publik dan AkuntabilitasKomisi Informasi (KI) Pusat menegaskan pentingnya peran media sebagai pilar utama dalam mendorong transparansi publik, akuntabilitas, dan pemenuhan hak informasi masyarakat.
-
Politik •Prabowo Ungkap Lebih dari 1.000 SPPG Diberhentikan Sementara dalam Program Makan Bergizi GratisPresiden Prabowo Subianto mengumumkan lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis diberhentikan sementara untuk peningkatan kualitas layanan dan keamanan pangan.
-
News •Menjaga Jendela Publik Tetap Terbuka: Lima Komisioner KI NTB Periode 2025-2029 Resmi DilantikSetelah melalui proses seleksi panjang, lima Komisioner KI NTB periode 2025-2029 resmi ditetapkan. Bagaimana mereka akan menjaga hak informasi dan transparansi publik di tengah tantangan digitalisasi?
-
News •Komisi Informasi Pusat Perintahkan KPU Serahkan Salinan Ijazah JokowiKomisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan permohonan sengketa informasi dan memerintahkan KPU RI untuk menyerahkan salinan ijazah Jokowi yang digunakan sebagai syarat pencalonan presiden. Pembaca penasaran, mengapa KIP mengeluarkan putusan ini?
-
News •Uji Kebijakan Pemulihan Pascabencana Aceh: Model Baru Tata Kelola Krisis NasionalPemerintah pusat menetapkan Banda Aceh sebagai pusat kendali pemulihan pascabencana, menguji kebijakan pemulihan pascabencana Aceh sebagai model baru tata kelola krisis nasional yang terkoordinasi dan transparan.
-
Ekonomi •Kemenkop dan KemenUMKM Raih Predikat Informatif di Anugerah KIP 2025: Bukti Transparansi PemerintahKementerian Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KemenUMKM) sukses meraih predikat "Informatif" dalam Anugerah KIP 2025, menegaskan komitmen mereka terhadap keterbukaan informasi publik.
-
Politik •Madiun Raih Penghargaan KI Award Jatim 2025, Teguhkan Tata Kelola TransparanPemerintah Kota Madiun berhasil meraih penghargaan Badan Publik Informatif di KI Award Jatim 2025, menegaskan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.
-
Politik •Paku Alam X: Keterbukaan Informasi Publik Wujud Hormati Warga DIYWakil Gubernur DIY, Paku Alam X, menegaskan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk penghormatan pemerintah kepada warganya, bukan sekadar transparansi.
-
Politik •Ombudsman Tegaskan Pelayanan Publik Wujud Nyata Kehadiran Negara di MasyarakatOmbudsman RI menegaskan pentingnya Pelayanan Publik sebagai cerminan kehadiran negara. Rakernas ORI 2025 fokus pada peningkatan integritas dan kualitas layanan masyarakat.
-
News •Tahukah Anda? Pemkot Jakbar Perkuat Standarisasi Data untuk Transparansi PublikPemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) serius meningkatkan transparansi publik melalui bimbingan teknis standarisasi data bagi PPID, memastikan informasi tersaji akuntabel dan mudah dipahami.
-
Politik •Menguak Angka 17+8: Respons DPR RI terhadap Tuntutan Publik untuk Reformasi DemokrasiGerakan 'Tuntutan 17+8' berhasil mendorong DPR RI mengeluarkan enam poin keputusan penting. Simak detail reformasi yang dijanjikan dan bagaimana pengawasannya demi demokrasi yang lebih baik.
-
Politik •Peta Batas Desa: Bangka Barat Jadi Pelopor di Babel Cegah Sengketa WilayahPemkab Bangka Barat bagikan Peta Batas Desa yang telah disahkan untuk cegah sengketa wilayah, menjadi inisiatif pertama di Kepulauan Bangka Belitung. Simak detailnya!
-
News •40 Calon Anggota Komisi Informasi DKI Jakarta Lolos Tes Potensi, Siap Lanjutkan Tahapan Seleksi Ketat!Sebanyak 40 calon anggota Komisi Informasi DKI Jakarta berhasil lolos tes potensi, melanjutkan perjuangan mereka dalam seleksi ketat untuk periode 2025-2029.