Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Update Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur, 24 Saksi Diperiksa Intensif

{{caption}}
Shelter Sehati, Rumah Singgah Gratis untuk Pasien Dhuafa di Banda Aceh

{{caption}}
Beri Taklimat ke 1.500 Komandan TNI, Prabowo Minta Perkuat Sinergi dengan Pemerintah

{{caption}}
Eks Direktur SMP Kemendikbudristek Divonis 4,5 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Chromebook

{{caption}}
Tri Tito Karnavian Minta Posyandu Harus Jadi ‘Mal Pelayanan’ di Tingkat Desa

{{caption}}
Tri Tito Karnavian Tekankan Peran Keluarga Siapkan Generasi Emas 2045 di Aceh Utara

Topik Terkait
{{caption}}
Perkuat Sinergi Layanan Publik, Kemenkum Babel dan DPTSP Bangka Tengah Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung bersama Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) Kabupaten Bangka Tengah memperkuat sinergi layanan publik demi pelayanan yang lebih terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.

{{caption}}
Pemkab OKU Siapkan Operasional Mal Pelayanan Publik, Permudah Akses Layanan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tengah mempersiapkan operasional Mal Pelayanan Publik OKU untuk mempermudah masyarakat mengurus berbagai dokumen perizinan dan kependudukan secara terintegrasi.

{{caption}}
Pemkab Karawang Bangun Mal Pelayanan Publik Cikampek, Tingkatkan Akses Layanan Warga Timur

Pemerintah Kabupaten Karawang membangun Mal Pelayanan Publik Cikampek untuk memudahkan masyarakat di wilayah timur mengakses berbagai layanan, ditargetkan beroperasi pada 2026.

{{caption}}
MPP Kota Madiun Siap Beroperasi, Tawarkan 22 Jenis Layanan Publik Terintegrasi

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Madiun di Jawa Timur siap beroperasi dengan 22 jenis layanan publik terintegrasi, menjanjikan kemudahan bagi masyarakat.

{{caption}}
Tahukah Anda? Mal Pelayanan Publik (MPP) Solusi Efisiensi Birokrasi dan Penggerak Ekonomi Lokal, Ini Kata Mendagri

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebut Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai inovasi penting pangkas birokrasi dan dorong ekonomi lokal. Simak dampaknya!

{{caption}}
Trivia: Mal Pelayanan Publik Cirebon Layani 8.412 Pemohon, Kini Jadi Bagian dari 296 MPP Nasional

Mal Pelayanan Publik Cirebon telah sukses melayani ribuan pemohon sejak beroperasi, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah. Cari tahu bagaimana MPP ini menjadi bagian penting dari 296 MPP di seluruh Indonesia.

{{caption}}
Fakta Unik Mall Pelayanan Publik Kediri: Fasilitasi 85 Jenis Layanan, Jadi Bukti Kebangkitan Pasca Kerusuhan

Mall Pelayanan Publik Kediri resmi beroperasi dengan 85 jenis layanan dari 21 instansi, menandai semangat baru Pemkab Kediri dalam melayani masyarakat pasca insiden kerusuhan.

{{caption}}
TelkomGroup Sabet Tiga Penghargaan Digital 2026, Perkuat Akses di Wilayah 3T

TelkomGroup raih tiga penghargaan konektivitas digital 2026, perkuat jaringan dan akses internet hingga wilayah 3T di Indonesia.

{{caption}}
BEM Mahasiswa Ingatkan Pentingnya Menjaga Persatuan di Era Informasi Digital

Menurutnya, penguatan literasi hukum dan politik menjadi bekal penting agar mahasiswa tidak mudah terjebak dalam narasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

{{caption}}
Ekonomi Digital Asia Diproyeksikan Melampaui USD 300 Miliar, Perusahaan RI Ekspansi ke Negara Tetangga

Perusahaan ekspansi ke Malaysia, dengan peluncuran Tales Asia, yang merupakan agensi kreatif full-service yang berbasis di Kuala Lumpur.

{{caption}}
Anggota DPD RI Dorong Efektivitas PP Tunas Perlindungan Anak Digital di Tengah Masyarakat

Kebijakan PP Tunas Perlindungan Anak Digital yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun dinilai penting, namun efektivitasnya sangat bergantung pada peran aktif orang tua dan masyarakat.

{{caption}}
PP Tunas Perlindungan Anak Efektif dengan Peran Aktif Orang Tua

Psikolog anak menegaskan PP Tunas Perlindungan Anak yang berlaku 28 Maret 2026 butuh dukungan orang tua agar efektif membatasi paparan digital berisiko bagi anak dan mencegah dampak negatif gawai.

{{caption}}
KPAI: Implementasi PP Tunas Harus Disertai Pengawasan Ketat

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung penuh implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang berlaku mulai hari ini, namun menekankan pentingnya pengawasan ketat demi perlindungan anak di ranah digital.

{{caption}}
DPRD Jabar Dorong Percepatan Pemekaran Desa: Optimalkan Dana dan Sejahterakan Warga

DPRD Jawa Barat mendesak percepatan pemekaran desa di tingkat kabupaten/kota. Langkah ini dinilai strategis untuk optimalkan serapan dana desa dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

{{caption}}
Pemkab Gianyar Raih Predikat Tujuh Terbaik Nasional dalam Evaluasi LPPD 2024

Pemkab Gianyar berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan masuk jajaran tujuh terbaik nasional dalam Evaluasi LPPD 2024, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik prima.

{{caption}}
Ombudsman RI dan MBPH Muhammadiyah Resmikan Program Sahabat Ombudsman, Libatkan Mahasiswa Awasi Pelayanan Publik

Inisiatif baru! Ombudsman RI dan MBPH Muhammadiyah berkolaborasi membentuk program Sahabat Ombudsman, mengajak mahasiswa berperan aktif mengawasi kualitas pelayanan publik di Indonesia.

{{caption}}
Belanja Infrastruktur Lombok Barat Tertinggi di NTB, Bukti Komitmen Pembangunan

Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berhasil mencatatkan belanja infrastruktur tertinggi di NTB, menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan daerah.

{{caption}}
Wali Kota Bandarlampung Raih National Governance Awards 2026, Bukti Tata Kelola Inovatif

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana berhasil meraih Penghargaan National Governance Awards 2026, sebuah pengakuan atas keberhasilan pemerintah kota dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan meningkatkan pelayanan publik.

{{caption}}
DPMPTSP Mimika Alokasikan Rp28 Miliar untuk Bangun Kantor Baru, Optimalkan Pelayanan Publik

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mimika mengalokasikan anggaran sebesar Rp28 miliar untuk pembangunan kantor baru, demi optimalkan pelayanan publik terintegrasi di wilayah tersebut.