Fakta Unik Mall Pelayanan Publik Kediri: Fasilitasi 85 Jenis Layanan, Jadi Bukti Kebangkitan Pasca Kerusuhan

Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, baru-baru ini meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang memusatkan 85 jenis layanan dari 21 instansi. Peresmian ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan administrasi dan perizinan secara terpadu. Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menyampaikan bahwa MPP ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaik.

Berlokasi di Kabupaten Kediri, MPP ini diharapkan menjadi solusi efisien bagi warga yang selama ini harus mendatangi berbagai kantor instansi terpisah. Dengan konsep satu atap, masyarakat dapat mengurus beragam keperluan mulai dari data kependudukan hingga perizinan usaha di satu lokasi. Inisiatif ini juga menjadi simbol kebangkitan dan semangat baru Pemkab Kediri setelah insiden kerusuhan yang sempat melanda.

Pada Rabu, 24 September, peresmian MPP ini dilakukan dengan harapan besar dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong transparansi. Bupati Hanindhito menegaskan bahwa kehadiran Mall Pelayanan Publik Kediri ini adalah langkah maju dalam reformasi birokrasi. Ia juga menargetkan proses layanan dapat selesai dalam satu hari untuk sebagian besar urusan yang menjadi kewenangan Pemkab.

Mall Pelayanan Publik Kediri: Pusat Layanan Terpadu dan Transparan

Mall Pelayanan Publik Kediri saat ini telah memfasilitasi 85 jenis layanan yang berasal dari 21 instansi pemerintah daerah dan vertikal. Bupati Hanindhito Himawan Pramana mengungkapkan bahwa jumlah instansi yang bergabung akan terus bertambah menjadi 26, dengan total 92 jenis layanan. "Semua instansi akan dimasukkan ke sini, total 26 instansi dan baru 21. Ada 85 layanan hari ini, kami akan tambah lima instansi jadi 92 layanan," kata Bupati di Kediri.

Bupati juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap layanan yang diberikan di Mall Pelayanan Publik Kediri. Pihaknya secara tegas meminta masyarakat untuk melaporkan jika menemukan praktik pungutan liar, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Ini menunjukkan keseriusan Pemkab Kediri dalam menciptakan lingkungan layanan yang bersih dan bebas korupsi.

Meskipun target utama Pemkab adalah layanan satu hari jadi, Bupati menjelaskan bahwa durasi penyelesaian layanan juga bergantung pada kebijakan masing-masing instansi. "Target pelayanan di pemkab, satu hari jadi. Tetapi kan tiap instansi punya kebijakan masing-masing. Ada 21 instansi, dan akan tambah lima, total 26 instansi, tergantung nanti, beda-beda, kejaksaan, kepolisian kami tidak tahu berapa harinya," jelasnya.

Dampak Positif Mall Pelayanan Publik Kediri terhadap Masyarakat dan Ekonomi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, yang hadir secara daring, mengapresiasi peresmian Mall Pelayanan Publik Kediri. Ia menyatakan bahwa pembangunan MPP merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat dapat merasakan kenyamanan dan efisiensi dalam mengurus berbagai keperluan.

Selain memberikan kemudahan bagi warga, MPP juga diharapkan dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. MenPAN-RB Rini Widyantini menjelaskan bahwa kemudahan perizinan yang ditawarkan melalui MPP dapat berpengaruh signifikan terhadap peningkatan angka investasi. "Keberhasilan pemerintah diukur bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan dari layanan-layanan yang diberikan," ujarnya.

Salah seorang warga, Wibriono dari Desa Pule, Kecamatan Kandat, merasakan langsung manfaat dari Mall Pelayanan Publik Kediri. Ia sengaja datang untuk mengurus perubahan data kependudukan. "Tadi dari dinas (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri), di sana antre banyak diarahkan ke sini (MPP). Datang sudah langsung dilayani, cepat sekali dan tinggal menunggu hasilnya," kata Wibriono, menunjukkan efektivitas layanan yang diberikan.

Sumber: AntaraNews