Rapat Paripurna Sahkan RUU Kesehatan Digelar Besok

DPR dan pemerintah menargetkan RUU KUHAP dapat disahkan sebelum 2026 karena akan bersinggungan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Puan mengatakan bahwa DPR tidak akan terburu-buru membahas keempat RUU tersebut. DPR disebut ingin pembahasan melibatkan partisipasi publik.

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja dengan pemerintah di Ruang Baleg, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8)

Mahfud menilai adanya riak-riak setelah pengesahaan RUU menjadi UU merupakan hal yang lumrah. Dia menyebut akan ada pihak yang setuju dan tidak.

Pengesahan RUU Kesehatan ini disetujui enam fraksi. Sementara, Fraksi PKS dan Fraksi Demokreat menolak. Berikut foto-fotonya:

Mereka menuntut DPR untuk menunda pembahasan RUU Kesehatan dalam Omnibus Law.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan RUU Kesehatan setelah mendengarkan pendapat dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS.

Petisi ini diajukan oleh 150 orang Guru Besar lintas profesi, baik dari profesi kesehatan dan non kesehatan.

RUU Kesehatan dianggap minim urgensi dan kualitas. Banyak celah kelemahan dan RUU ini.

Bima juga menegaskan bahwa pemerintah sepakat pemekaran daerah harus dilakukan secara selektif dan melalui pertimbangan yang matang.

Kebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi pembangunan bangsa sebagaimana amanat konstitusi.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah usulan perpanjangan masa pensiun bagi perwira tinggi bintang empat atau Kapolri hingga usia 63 tahun.

DIM tersebut diterima Panitia Kerja (Panja) RUU Polri dari Kementerian Hukum dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Pembenahan sistem dan pengawasan menjadi langkah penting agar penyimpangan anggaran tidak kembali terjadi di masa mendatang.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).

Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatkan efektivitas peringatan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi memasukkan skrining kanker kolorektal gratis ke dalam Program Cek Kesehatan Nasional bagi individu berisiko tinggi usia 45 tahun ke atas, mendorong deteksi dini untuk mengatasi tantangan kesehatan ini.

Komnas Pengendalian Tembakau menyatakan belanja rokok menjadi pemicu kemiskinan rumah tangga di Indonesia, bahkan melebihi pengeluaran pangan bergizi. Simak analisis lengkap dampaknya.

DPR bersama Kemenkes gencar sosialisasikan penyederhanaan Sistem Rujukan Pasien di Padang Pariaman. Kebijakan baru ini janjikan kemudahan akses dan efisiensi layanan kesehatan, terutama bagi pasien kronis, yang akan berlaku efektif Januari 2026.

Di tengah ancaman resistensi antibiotik global, Terapi Fag muncul sebagai pendekatan inovatif dan presisi untuk memerangi infeksi bakteri. Akankah virus 'penjaga kehidupan' ini menjadi solusi masa depan?

Nutri Level adalah sistem label gizi berbasis warna dan huruf (A, B, C, D) yang dicantumkan pada kemasan makanan dan minuman siap saji di Indonesia.