FOTO: Menentang Pengesahan RUU Kesehatan, Ribuan Tenaga Medis Geruduk DPR

Demonstrasi yang digelar di depan gedung DPRD Jatim itu mengepung dan meminta paksa agar anggota dewan mau keluar dan menemui massa aksi.

Aksi yang digelar ini sehari setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menggelar rapat panitia kerja terkait Revisi UU Pilkada, pada Rabu (21/8).

Rapat Paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada sedianya digelar pada pukul 09.00 WIB.

Demo ini menuntut DPR agar tidak mengesahkan RUU Pilkada.

Mahfud menilai adanya riak-riak setelah pengesahaan RUU menjadi UU merupakan hal yang lumrah. Dia menyebut akan ada pihak yang setuju dan tidak.

Meski kecewa, IDI mengaku siap mengawal penerapan UU Kesehatan ini hingga ke tingkat cabang.

Pengesahan RUU Kesehatan ini disetujui enam fraksi. Sementara, Fraksi PKS dan Fraksi Demokreat menolak. Berikut foto-fotonya:

Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan RUU Kesehatan setelah mendengarkan pendapat dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS.

Presiden Jokowi berharap Indonesia tidak lagi kekurangan tenaga dokter spesialis.

Agenda Paripurna RUU Kesehatan akan diwarnai aksi unjuk rasa tenaga kesehatan dari lima organisasi profesi.

Petisi ini diajukan oleh 150 orang Guru Besar lintas profesi, baik dari profesi kesehatan dan non kesehatan.

RUU Kesehatan dianggap minim urgensi dan kualitas. Banyak celah kelemahan dan RUU ini.

Dia menyebut gejolak demo seperti saat Agustus 2025 terjadi karena sejumlah persoalan yang meresahkan masyarakat tak kunjung selesai.

Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta sebagai respons atas meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah.

Keduanya ditangkap setelah diduga menerima uang hasil pemerasan di lingkungan Kantor DPRD Kota Gunungsitoli.

Selain itu, pihak kepolisian juga mengajak sholawatan bersama massa aksi menjelamg waktu buka puasa.

Kedatangan para mahasiswa tampak sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan untuk meningkatkan semangat massa aksi.

Kepolisian membantah informasi yang beredar mengenai adanya tembakan gas air mata maupun tembakan peringatan.

Rapat digelar tertutup karena membahas kasus kekerasan seksual di kampus.

BPOM mencatat lonjakan penyalahgunaan ketamin 2022–2024. Pemerintah kini memperketat distribusi dan menyiapkan langkah pencegahan lintas sektor.

Menurutnya, negara memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai jaminan kesehatan nasional secara menyeluruh tanpa harus membebani rakyat.

Ravindra menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jejaring kerja sama internasional melalui diplomasi parlemen.

Dari total 2,1 juta data yang berhasil diaktivasi kembali, sebanyak 305.864 di antaranya termasuk dalam segmen PBI-JK.

Jika negara mampu mengalokasikan anggaran untuk program lain, maka pembiayaan kesehatan masyarakat seharusnya juga bisa dipenuhi sepenuhnya.