Demo RUU Pilkada Pagi Ini, Gedung DPR Sudah Dijaga Polisi

2.069 personel dikerahkan untuk mengawal demonstrasi. Khusus di DPR jumlah personel dikerahkan mencapai 1.723.

Reaksi polisi kabur diskak advokat karena debat keras soal halangi bantuan hukum untuk para demonstran yang ditangkap.

Demonstrasi yang digelar di depan gedung DPRD Jatim itu mengepung dan meminta paksa agar anggota dewan mau keluar dan menemui massa aksi.

Hingga malam hari, massa demonstran tolak Revisi UU Pilkada masih bertahan di depan Gedung DPR.

Mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan mengepung gedung DPR/MPR, Kamis 22 Agustus 2024.

Terlihat Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro memimpin langsung upaya pembubaran  massa.

Situasi saat ini polisi bertameng siaga penuh menghalau jika pendemo merangsek masuk ke dalam

Barikade besi polisi tersebut berjarak sekitar 10 meter di bagian dalam gerbang yang roboh.

Massa juga sempat merusak pagar gedung DPR, dan akhirnya berhasil masuk ke halaman gedung DPR

Rapat Paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada sedianya digelar pada pukul 09.00 WIB.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, 3.286 personel gabungan disebar di sekitar Patung Kuda dan Gedung DPR.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Ade Sapari menyebut penyidik masih terus mengembangkan kasus tersebut.

Hal ini karena ada sejumlah mahasiswa menggelar aksi di Gedung Kemdiktisaintek dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan, personel berasal dari Polda, Polres, hingga Polsek jajaran.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, mereka dijemput keluarga masing-masing dan mendapat pendampingan dari LBH Jakarta.

Kabid Humas Polda, Kombes Pol. Budi Hermanto, mengatakan ratusan orang tersebut dipulangkan semalam dan langsung dijemput oleh keluarga masing-masing.

Para pedagang menuntut dapat bertemu langsung dengan Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, guna mempertanyakan kelanjutan nasib mereka pascapenggusuran.

DPR menegaskan putusan MK soal status Jakarta harus jadi acuan pemindahan IKN. Jakarta masih ibu kota hingga Keppres diterbitkan.

Romy menilai, putusan MK tersebut justru memberikan ruang yang lebih sehat & realistis bagi pemerintah dalam mempersiapkan proses transisi secara bertahap.

Dalam kunjungan tersebut, DPR RI meminta pelayanan kepada JCH setara dengan hotel bintang tiga.

Ia menyampaikan bahwa dalam pembahasan RUU tersebut, DPR akan menekankan sejumlah poin krusial.

Pemerintah diingatkan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan guru honorer.

Anggota DPR RI mendorong Kabupaten Siak menjadi wajah wisata budaya Melayu di Indonesia, menyoroti kekuatan sejarah dan peradaban Melayu yang unik untuk penguatan branding pariwisata nasional.