3.286 Polisi Kawal Unjuk Rasa Protes Revisi UU Pilkada Hari Ini

Aksi pertama berlangsung di DPR/MPR RI, seiring sidang rapat paripurna pengesahan RUU KUHAP dan RUU Perkoperasian.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ipda Ruslan Basuki menerangkan sebanyak 3.834 personel gabungan Polda, Polres, dan Polsek dikerahkan.

2.069 personel dikerahkan untuk mengawal demonstrasi. Khusus di DPR jumlah personel dikerahkan mencapai 1.723.

Polda Metro Jaya turut menyiapkan rekayasa lalu lintas, namun sifatnya situasional.

Personel gabungan yang diturunkan terdiri dari Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Pemprov DKI dan stakeholder terkait.

Terlihat Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro memimpin langsung upaya pembubaran  massa.

Mereka memilih untuk bergerak melanjutkan gerakan kawal putusan MK.

Polisi menyiapkan skenario pengalihan arus lalu di lintas di sekitar kawasan gedung DPR/MPR Jakarta Pusat, Kamis (22/8).

Aksi yang digelar ini sehari setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menggelar rapat panitia kerja terkait Revisi UU Pilkada, pada Rabu (21/8).

Dalam tuntutannya Partai Buruh mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah keputusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.

Demo ini menuntut DPR agar tidak mengesahkan RUU Pilkada.

Pengendara diminta cari jalan alternatif lain guna menghindari potensi kemacetan saat putusan sengketa Pilpres 2024 di MK.

Putusan MK No. 71/PUU-XXIV/2026 menegaskan pemindahan ibu kota ke IKN bergantung pada Keputusan Presiden, memperkuat komitmen keberlanjutan IKN di bawah Presiden Prabowo.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah dan legislatif segera menyiapkan Regulasi Pemilu 2029 secara matang, menyusul putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

Mahkamah Konstitusi meminta pemohon Nico Indra Sakti merapikan gugatan uji materiil UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena dinilai kurang jelas dan sulit dipahami, terutama terkait tafsir perikatan dan perjanjian.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji Undang-Undang Polri terkait masa jabatan Kapolri, menyatakan permohonan tidak jelas dan kabur.

Setelah 15 tahun mengabdi, Anwar Usman Purnabakti MK dengan perasaan lega. Mantan Ketua MK ini merasa nama baiknya telah dipulihkan oleh putusan PTUN, mengakhiri polemik yang sempat menyeruak.

Dari pantauan di lokasi, demo mahasiswa berakhir sekitar pukul 19.15 WIB.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, hingga isu dwifungsi TNI dan Polri.

Ketegangan bermula saat kepolisian meminta massa tidak menyalakan ban yang telah diletakkan di sekitar area aksi.

Massa demonstran dijadwalkan akan menggelar aksi hari ini di sejumlah titik di Jakarta.

Ketegangan terjadi ketika sejumlah peserta aksi bergerak menuju badan jalan dan mencoba menutup arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto menuju Slipi.

Massa aksi dan aparat kepolisian terlibat adu mulut ketika demonstran berupaya membakar ban di lokasi.