Jelang Paripurna Pengesahan RUU Pilkada, Buruh Ajak Masyarakat Geruduk DPR

Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.

Meski revisi UU Pilkada dibatalkan, ribuan mahasiswa di Surabaya tetap berunjuk rasa mengawal putusan MK hingga ditetapkan sebagai PKPU.

Aksi unjuk rasa untuk mengawal putusan MK terus berlanjut. Setelah mengepung Gedung KPK, demonstran kini menggeruduk markas KPU.

Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka mengingatkan putusan MK bersifat final serta memperoleh kekuatan hukum.

"Sahabat seperjuangan, aksi hari ini tanggal 23 Agustus di DPR RI dan KPU, kita tunda dulu," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal

PKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan aspirasi hingga menggelar aksi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna.

Istana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.

Terlihat Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro memimpin langsung upaya pembubaran  massa.

Barikade besi polisi tersebut berjarak sekitar 10 meter di bagian dalam gerbang yang roboh.

Aksi massa yang menuntut DPR untuk mematuhi Putusan MK terkait pencalonan kepala daerah dan batas usia calon kepala daerah.

Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) mengumumkan hasil investigasi Tim independen Pencari Fakta mengenai aksi unjuk rasa Agustus hingga September 2025.

Igun mengklaim, massa yang hadir bukan hanya dari Jabodetabek, tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia.

BEM UI kembali menggelar demo di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

Mahasiswa mengatasnamakan Koalisi Masyrakat Sipil menggelar aksi bertema 'Piknik Nasional Rakyat' di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/20

Mahfud menilai demonstrasi ini merupakan aksi organik karena akumulasi kekecewaan publik kepada kebijakan pemerintah.

BEM UI kecewa dengan pernyataan Presiden Prabowo, yang menyebut aksi demo beberapa hari lalu diduga ada makar

Penyesuaian dilakukan karena adanya penutupan jalan dan kepadatan lalu lintas (lalin) di sejumlah titik strategis, termasuk kawasan sekitar Gedung DPR/MPR.

Massa aksi tetap tidak bisa menembus barisan atau penjagaan. Apalagi, memang adanya pagar pembatas milik Polres Metro Jakarta Pusat.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan, personel berasal dari Polda, Polres, hingga Polsek jajaran.

Selain itu, pihak kepolisian juga mengajak sholawatan bersama massa aksi menjelamg waktu buka puasa.

Kedatangan para mahasiswa tampak sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan untuk meningkatkan semangat massa aksi.

Kepolisian membantah informasi yang beredar mengenai adanya tembakan gas air mata maupun tembakan peringatan.