VIDEO: Suara Bergetar Ketua BEM UI, Kecewa Prabowo Sebut Demo DPR Ada Dugaan Makar

Pemerintah akan bertemu perwakilan mahasiswa Kamis ini untuk mendengarkan tuntutan mereka. Pertemuan ini menyusul gelombang protes terkait berbagai isu, termasuk kontroversi tunjangan DPR.

DPR menerima perwakilan mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi terkait masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan permintaan maaf atas kinerja parlemen dan berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh, menyusul insiden meninggalnya pengemudi ojek online dalam demo. Apa langkah selanjutnya untuk Evaluasi Kinerja DPR?

Puan juga meminta maaf belum dapat menjalankan tugas sepenuhya sebagai wakil rakyat

Tindak tegas para pelaku yang menyebabkan adanya korban jiwa dalam aksi demonstrasi tersebut.

Situasi memanas di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Mobil rantis Brimob menerobos kerumunan massa, Kamis (28/8) malam.

Korban bernama Affan Kurniawan tewas setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) Barracuda milik Brimob Polri saat terjadi kericuhan dalam aksi unjuk rasa.

Massa menyuarakan kekecewaan terhadap pejabat, terutama terkait isu kenaikan tunjangan DPR RI di tengah kondisi ekonomi yang dinilai kian sulit.

Polres Metro Jakarta Pusat mengungkapkan aksi Demo Mahasiswa Bundaran HI oleh BEM UI tidak didahului surat resmi, namun pengamanan tetap dilakukan untuk menjaga ketertiban. Simak detailnya.

Rencananya, demo digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta Pusat dan kini dilaksanakan di depan Gedung UoB.

Massa diminta tetap fokus menyampaikan aspirasi dan tidak terpancing provokasi.

Menurutnya, mahasiswa yang menyampaikan aspirasi bukanlah lawan aparat, melainkan bagian dari masyarakat yang harus dilindungi dan dilayani.

Awalnya, rencana aksi hanya difokuskan di area Monas dan Bundaran HI. Namun, rencana tersebut mengalami perubahan dengan menambahkan tujuan baru ke gedung DPR.

Berbagai kritik yang selama ini disampaikan mahasiswa dinilai tidak mendapat tanggapan yang memadai dari pemerintah.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pendapat Saiful Mujani yang diduga ajakan makar tidak dilindungi konstitusi karena berpotensi memicu instabilitas nasional.

Merah Putih Strategik Indonesia (MPSI) melaporkan dugaan ajakan lengserkan presiden di luar mekanisme konstitusional ke Bareskrim Polri, menekankan pentingnya menjaga demokrasi sesuai aturan hukum yang berlaku.

Herbert Harefa yang membacakan putusan mengatakan keempat terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan makar.

Dakwaan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Makassar, Senin (8/9).

Kedatangan mereka untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya meminta Presiden Prabowo untuk membentuk tim investigasi terkait dugaan makar.

Prabowo menegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 19 Kovenan Internasional PBB tentang Hak Sipil dan Politik serta UU No. 9 Tahun 1998.