FOTO: Tok! DPR Sahkan RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang Meski Didemo Ribuan Nakes

DPR resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, disambut dukungan pemerintah.

Puan mengajak DPR dan Pemerintah untuk terus mawas diri dan memperbaiki diri demi kesejahteraan rakyat.

DPR dan pemerintah menargetkan RUU KUHAP dapat disahkan sebelum 2026 karena akan bersinggungan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Puan mengatakan bahwa DPR tidak akan terburu-buru membahas keempat RUU tersebut. DPR disebut ingin pembahasan melibatkan partisipasi publik.

Mahfud menilai adanya riak-riak setelah pengesahaan RUU menjadi UU merupakan hal yang lumrah. Dia menyebut akan ada pihak yang setuju dan tidak.

Terlihat Puan menggunakan kerudung hitam saat memimpin sidang paripurna.

Mereka menuntut DPR untuk menunda pembahasan RUU Kesehatan dalam Omnibus Law.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan RUU Kesehatan setelah mendengarkan pendapat dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS.

Agenda Paripurna RUU Kesehatan akan diwarnai aksi unjuk rasa tenaga kesehatan dari lima organisasi profesi.

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

DPR menilai fasilitas Barantin belum memadai meski anggaran telah disetujui. Perbaikan dan modernisasi laboratorium ditargetkan rampung 2027.

Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan.

Langkah pemerintah yang saat ini berfokus pada pengendalian mobilitas untuk menekan permintaan bahan bakar minyak (BBM) memang patut diapresiasi.

Paripurna dipimpina oleh Ketua DPR, Puan Maharani didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustofa.

Anggota DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Menteri Pertanian yang berhasil membawa stok beras Indonesia mencapai 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, menandakan kemajuan pesat menuju swasembada pangan.

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan mendalamnya atas kejadian ini. Sari menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus mengusut kasus ini.

Anggota DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan anak di daycare Yogya yang menimpa ratusan korban, menyoroti kelemahan sistem pengawasan dan perizinan.

Anggota DPR RI Arzeti Bilbina mendesak pemerintah memberikan pendampingan psikologis intensif bagi anak-anak korban daycare di Yogyakarta, menyoroti dampak trauma jangka panjang yang bisa mengganggu tumbuh kembang.

Perum Bulog berhasil menyalurkan 1,37 juta liter Minyakita di NTT, termasuk 37.908 liter di Labuan Bajo, menegaskan komitmen menjaga stabilisasi harga dan daya beli masyarakat.

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mendorong program Sekolah Rakyat yang berkelanjutan bagi anak jalanan, menekankan pentingnya kehadiran negara dan pendampingan jangka panjang untuk memastikan akses pendidikan yang merata.