Mahfud menilai adanya riak-riak setelah pengesahaan RUU menjadi UU merupakan hal yang lumrah.
Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kesehatan DPR RI ternyata masih banyak ditentang masyarakat organisasi profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyarankan bagi pihak yang tidak puas dengan pengesahan UU Kesehatan bisa menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kalau sudah sah, ya disahkan aja. Setiap Undang Undang itu pasti ada yang setuju dan ada yang tidak," ujar Mahfud usai kuliah umum di Universitas Hasanuddin Makassar, Kamis (13/7).
"Karena ini sudah selesai, sudah berlaku tapi ada yang merasa masih sangat penting untuk diubah, itu masih ada Mahkamah Konstitusi. Silakan nanti masuk ke situ dijelaskan alasannya," bebernya.
"Padahal ini adalah sesuatu hal yang diharapkan ada jaminan untuk pembiayaan kesehatan masyarakat oleh negara. Tentu dengan hilangnya itu, kita khawatir nanti belanja negara pada sektor kesehatan itu ya suka-suka aja," tegasnya. Kontributor Makassar: Ihwan Fajar
Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan resmi disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan ini berdasarkan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7). Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan RUU Kesehatan setelah mendengarkan pendapat dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS. "Kami menanyakan fraksi lainnya apakah RUU Kesehatan dapat disahkan menjadi undang-undang?" ujar Puan.
Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memecat Anwar Usman dari ketua MK dinilai kurang berat.
Baca Selengkapnya
TPN Nilai Ganjar-Mahfud tidak hanya melawan paslon lain, tapi juga melawan kezaliman yang masif.
Baca Selengkapnya
MKMK bakal memeriksa 9 hakim Konstitusi imbas putusan perubahan syarat capres-cawapres.
Baca Selengkapnya
Masinton menegaskan, DPR tidak akan masuk kewenangan yudikatif Mahkamah Konstitusi.
Baca Selengkapnya
Gibran Rakabuming Raka berkelakar bahwa dirinya tinggal menunggu penawaran menjadi cawapres dari Anies Baswedan.
Baca Selengkapnya
Hakim Konstitusi Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengaku belum yakin dapat membatalkan putusan MK.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi