DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang

DPR menyetujui RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU inisiatif DPR.

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

PKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.

Saat ini, aturan turunan dari UU Kesehatan masih digodok.

PKS menilai RUU Kesehatan justru menghilangkan mandatory spanding untuk kesehatan yang ada di UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Mahfud menilai adanya riak-riak setelah pengesahaan RUU menjadi UU merupakan hal yang lumrah. Dia menyebut akan ada pihak yang setuju dan tidak.

Meski kecewa, IDI mengaku siap mengawal penerapan UU Kesehatan ini hingga ke tingkat cabang.

Dalam sidang paripurna, fraksi PKS dan Partai Demokrat menolak aturan tersebut disahkan.

Pengesahan RUU Kesehatan ini disetujui enam fraksi. Sementara, Fraksi PKS dan Fraksi Demokreat menolak. Berikut foto-fotonya:

Menurut Budi, UU Kesehatan bisa menyederhanakan proses penerbitan surat tanda resgistrasi (STR).

Agenda Paripurna RUU Kesehatan akan diwarnai aksi unjuk rasa tenaga kesehatan dari lima organisasi profesi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat tersebut diinisiasi DPR sebagai forum evaluasi.

Koordinasi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, dan legislatif menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara harmonis dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada saat ini.

Bima juga menegaskan bahwa pemerintah sepakat pemekaran daerah harus dilakukan secara selektif dan melalui pertimbangan yang matang.

Kebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi pembangunan bangsa sebagaimana amanat konstitusi.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah usulan perpanjangan masa pensiun bagi perwira tinggi bintang empat atau Kapolri hingga usia 63 tahun.

Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatkan efektivitas peringatan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi memasukkan skrining kanker kolorektal gratis ke dalam Program Cek Kesehatan Nasional bagi individu berisiko tinggi usia 45 tahun ke atas, mendorong deteksi dini untuk mengatasi tantangan kesehatan ini.

Komnas Pengendalian Tembakau menyatakan belanja rokok menjadi pemicu kemiskinan rumah tangga di Indonesia, bahkan melebihi pengeluaran pangan bergizi. Simak analisis lengkap dampaknya.

DPR bersama Kemenkes gencar sosialisasikan penyederhanaan Sistem Rujukan Pasien di Padang Pariaman. Kebijakan baru ini janjikan kemudahan akses dan efisiensi layanan kesehatan, terutama bagi pasien kronis, yang akan berlaku efektif Januari 2026.

Di tengah ancaman resistensi antibiotik global, Terapi Fag muncul sebagai pendekatan inovatif dan presisi untuk memerangi infeksi bakteri. Akankah virus 'penjaga kehidupan' ini menjadi solusi masa depan?

Nutri Level adalah sistem label gizi berbasis warna dan huruf (A, B, C, D) yang dicantumkan pada kemasan makanan dan minuman siap saji di Indonesia.