LIVE

DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang

Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan RUU Kesehatan setelah mendengarkan pendapat dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS.

dpr
DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang
DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang (merdeka.com)
DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang

DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang

DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan resmi disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan ini berdasarkan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).

Ketua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan RUU Kesehatan setelah mendengarkan pendapat dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS.

"Kami menanyakan fraksi lainnya apakah RUU Kesehatan dapat disahkan menjadi undang-undang?" ujar Puan.

DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang
DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang

"Jadi Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi PAN dan Fraksi PPP, jadi setuju ya?" tanya ketua DPP PDIP lagi sembari mengetuk palu pengesahan.

"Setuju," jawab anggota DPR yang hadir.

DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang

Sebelum dilakukan pengesahan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena membacakan laporan Komisi IX terhadap pembahasan RUU Kesehatan.

Dilaporkan pada pengambilan keputusan tingkat I RUU Kesehatan, tujuh dari sembilan fraksi di DPR RI menyetujui pengesahan RUU Kesehatan. Yaitu, PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN dan PPP.

Sedangkan, dari tujuh fraksi yang setuju, NasDem memberikan persetujuan dengan catatan.

Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak RUU Kesehatan diambil keputusan untuk disahkan menjadi undang-undang.

DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang

Salah satu alasan penolakan Demokrat adalah masalah anggaran. Partai Demokrat mengusulkan peningkatan anggaran kesehatan di luar gaji dan penerima bantuan iuran (PBI). Namun, usulan tersebut tidak disetujui.

"Pemerintah justru memilih mandatory spending kesehatan dihapuskan. Hal tersebut menunjukkan kurangnya komitmen politik negara menyiapkan kesehatan yang layak merata di seluruh negeri dan berkeadilan," ujar anggota DPR Fraksi Demokrat Dede Yusuf dalam rapat paripurna.

Sementara PKS berpandangan proses penyusunan RUU Kesehatan dilakukan terburu-buru.

"Hal ini menjadi preseden buruk," ujar Anggota DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani.

DPR Sahkan RUU Kesehatan Menjadi Undang-Undang

PKS juga senada dengan Demokrat terkait penghapusan alokasi wajib anggaran kesehatan atau mandatory spending kesehatan dalam RUU Kesehatan. Aturan sebelumnya diatur alokasi dana kesehatan pemerintah pusat dan daerah sebesar 5 persen.

"Mandatory spending penting untuk menyediakan pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dengan anggaran yang cukup. Dengan adanya mandatory spending maka jaminan anggaran kesehatan dapat teralokasi dengan adil untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," jelas Netty.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Supriatin
Editor Supriatin
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Gempa M 5,8 di Bolmong Selatan, Guncangan Terasa sampai Gorontalo

{{caption}}
Pemprov DKI Anggarkan Rp 200 M Lebih, Ratusan Sekolah di Jakarta Siap-Siap Gratis

{{caption}}
Jadwal MPL ID S17 Hari Ini: Derby Classic RRQ vs EVOS, Akankah Sang Raja Makin Terpuruk?

{{caption}}
Aktivitas Prabowo di Sabtu Pagi: Berenang Jam 05.00, Lanjut ke Magelang

{{caption}}
Legenda Arsenal Aaron Ramsey Senang Bisa Kembali ke Indonesia Setelah 13 Tahun

{{caption}}
Pramono Minta BUMD Jakarta Berani Ekspansi ke Luar Negeri: Tidak Jago Kandang

Topik Terkait
{{caption}}
RUU Wantimpres Disahkan jadi Inisiatif DPR

DPR menyetujui RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU inisiatif DPR.

Wantimpres
{{caption}}
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

RUU DKJ
{{caption}}
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

RUU DKJ
{{caption}}
Meski Ditolak PKS, RUU DKJ Tetap Jadi Usulan Inisiatif DPR RI

PKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.

DKJ
{{caption}}
Menkes Targetkan Aturan Turunan UU Kesehatan Selesai September

Saat ini, aturan turunan dari UU Kesehatan masih digodok.

Kesehatan
{{caption}}
PKS Tolak RUU Kesehatan Karena Tidak Berpihak pada Rakyat

PKS menilai RUU Kesehatan justru menghilangkan mandatory spanding untuk kesehatan yang ada di UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

PKS
{{caption}}
Gaduh Pengesahan UU Kesehatan, Mahfud MD Minta Pihak Tidak Puas Gugat ke Mahkamah Konstitusi

Mahfud menilai adanya riak-riak setelah pengesahaan RUU menjadi UU merupakan hal yang lumrah. Dia menyebut akan ada pihak yang setuju dan tidak.

UU Kesehatan
{{caption}}
IDI Berduka RUU Kesehatan Disahkan

Meski kecewa, IDI mengaku siap mengawal penerapan UU Kesehatan ini hingga ke tingkat cabang.

UU Kesehatan
{{caption}}
VIDEO: PKS & Demokrat Tolak RUU Kesehatan Disahkan, Sindir Nakes WN Asing

Dalam sidang paripurna, fraksi PKS dan Partai Demokrat menolak aturan tersebut disahkan.

PKS
{{caption}}
FOTO: Tok! DPR Sahkan RUU Kesehatan Jadi Undang-Undang Meski Didemo Ribuan Nakes

Pengesahan RUU Kesehatan ini disetujui enam fraksi. Sementara, Fraksi PKS dan Fraksi Demokreat menolak. Berikut foto-fotonya:

Kemenkes
{{caption}}
Menkes Ungkap Manfaat UU Kesehatan: Nakes Terlindungi, STR Berlaku Seumur Hidup

Menurut Budi, UU Kesehatan bisa menyederhanakan proses penerbitan surat tanda resgistrasi (STR).

RUU Kesehatan
{{caption}}
Rapat Paripurna Sahkan RUU Kesehatan Digelar Besok

Agenda Paripurna RUU Kesehatan akan diwarnai aksi unjuk rasa tenaga kesehatan dari lima organisasi profesi.

Kemenkes
{{caption}}
Ravindra Airlangga: Diplomasi Antar-Parlemen untuk Kepentingan Nasional

Ravindra menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jejaring kerja sama internasional melalui diplomasi parlemen.

diplomasi
{{caption}}
2,1 Juta Peserta BPJS PBI yang Sempat Nonaktif Kini Diaktifkan Lagi

Dari total 2,1 juta data yang berhasil diaktivasi kembali, sebanyak 305.864 di antaranya termasuk dalam segmen PBI-JK.

berita update
{{caption}}
Singgung Motor Listrik BGN, Pimpinan Komisi IX DPR Sebut APBN Mampu Biayai 225 Juta Peserta BPJS Kesehatan

Jika negara mampu mengalokasikan anggaran untuk program lain, maka pembiayaan kesehatan masyarakat seharusnya juga bisa dipenuhi sepenuhnya.

berita update
{{caption}}
DPR Sentil Kemendiktisaintek Heboh Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI Seret 16 Mahasiswa

Diketahui sebanyak 16 mahasiswa terseret diduga merupakan pelaku pelecehan seksual melalui grup WhatsApp.

berita update
{{caption}}
Keras, DPR Sentil Garuda Indonesia soal Pengadaan Koper Haji dan Umrah

Ia meminta ke depan pengadaan koper haji diatur langsung Kementerian Haji dan Umrah.

dpr
{{caption}}
DPR Dukung MIND ID Akuisisi Tambang Perkuat Cadangan Mineral

Kinerja MIND ID sepanjang 2025 menunjukkan fundamental tercermin dari laba yang meningkat lebih dari 13 persen menjadi Rp29 triliun.

cadangan mineral
{{caption}}
Kemenkes Siapkan Implementasi Regulasi Vape, Batasi Usia dan Iklan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang mempersiapkan implementasi regulasi vape berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2024, yang akan membatasi usia pengguna serta iklan produk dan berlaku mulai Juli 2026.

edukasi kesehatan
{{caption}}
Kemenkes Soroti Masifnya Promosi Vape di Medsos, Picu Minat Remaja

Kementerian Kesehatan menyoroti maraknya promosi vape di platform digital yang dinilai memicu minat remaja. Pengawasan promosi vape menjadi tantangan utama yang memerlukan koordinasi lintas kementerian untuk melindungi generasi muda.

bahaya vape
{{caption}}
SKB Tiga Kementerian Jamin Kepastian Pembayaran PBI JKN bagi 11 Juta Peserta

Pemerintah menerbitkan SKB tiga kementerian untuk menjamin kepastian pembayaran PBI JKN bagi 11 juta peserta yang sedang masa transisi. Langkah ini diharapkan mengatasi keluhan pasien dan rumah sakit.

bpjs kesehatan
{{caption}}
Khofifah Dorong IKA Unair Perkuat Pemerataan Layanan Kesehatan Nasional

Ketua Umum IKA Unair, Khofifah Indar Parawansa, menyerukan peran aktif alumni dalam mewujudkan pemerataan layanan kesehatan berkualitas di seluruh Indonesia, khususnya di daerah 4T.

daerah 4t
{{caption}}
Kemenkes Tetapkan KLB Campak di Tujuh Daerah Sulsel, Ratusan Anak Terinfeksi

Kementerian Kesehatan resmi menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak di tujuh wilayah Sulawesi Selatan setelah ratusan anak terkonfirmasi positif, mendorong upaya imunisasi darurat untuk menghentikan penyebaran.

dinkes sulsel
{{caption}}
Kemenkes Desak Penanganan Serius Penyakit ATM Papua Pegunungan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) mendesak penanganan serius terhadap Penyakit ATM Papua Pegunungan (AIDS, TBC, Malaria) di enam wilayah prioritas, demi mencegah korban jiwa dan memastikan sinkronisasi program pus

adinkes