LIVE

Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

ruu pilkada
Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasona H. Laoly mengikuti rangkaian acara prosesi serah terima jabatan (sertijab) dan pisah sambut Menkumham di Gedung Kementerian Kemenkumham, Jakarta, Selasa (20/8/2024). merdeka.com/imam buhori
Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasona H. Laoly mengikuti rangkaian acara prosesi serah terima jabatan (sertijab) dan pisah sambut Menkumham di Gedung Kementerian Kemenkumham, Jakarta, Selasa (20/8/2024). merdeka.com/imam buhori (Merdeka.com/Imam Buhori)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas mengatakan institusinya masih menunggu langkah DPR mengenai keputusan melanjutkan Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada.

"Prinsipnya pemerintah sifatnya pasif dan menunggu keputusan dari parlemen, apakah revisi UU (Pilkada) ini akan dilanjutkan atau tidak," kata Supratman saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis.

Menurut ia, pembahasan RUU Pilkada awalnya merupakan inisiatif yang digulirkan DPR RI. Inisiatif itu berbuah rapat pembahasan RUU Pilkada yang digelar Rabu (21/8).

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Mengenai penundaan Rapat Paripurna RUU Pilkada, Menkumham kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa berbuat banyak mengenai hal itu.

"Kami tinggal menunggu sikap dari parlemen terkait usulan inisiatif," kata Supratman.

Sebelumnya, rapat paripurna membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada ditunda karena jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum setelah hanya dihadiri 86 dari total 575 orang anggota DPR RI.

Sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, dalam Pasal 281 ayat (1) menyebutkan bahwa ketua rapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat telah hadir lebih dari 1/2 (seperdua atau setengah) jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari 1/2 unsur fraksi.

Dalam ayat (2) menyebutkan apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh 1/2 jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari 1/2 unsur fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat.

Dijelaskan pula dalam ayat (3) bahwa penundaan pembukaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 menit.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Dedi Rahmadi
Editor Dedi Rahmadi
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pramono Buka Suara Soal Siswi SMAN 6 Tewas Terlindas Bus Akibat Kabel

{{caption}}
Detik-Detik Penangkapan Roy Suryo

{{caption}}
KPK Usut Aliran Uang di Kasus Kuota Haji, Gali Keterangan Bos Maktour

{{caption}}
Hotel Sultan Dikuasai Negara, Proses Angkut Barang Dimulai Besok

{{caption}}
Pria Eksibisionis di Depan Dua Bocah Perempuan Ditangkap

{{caption}}
Roy Suryo Sudah Menduga Bakal Dijemput Polisi, Tidak Marah dan Panik

Topik Terkait
{{caption}}
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

UU Pilkada
{{caption}}
Jawab Kabar Jokowi akan Terbitkan Perppu Usai RUU Pilkada Batal Disahkan, Ini Kata Menkumham

Kemenkumham belum mendapatkan arahan dari Presiden usai DPR RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada.

Kemenkumham
{{caption}}
Kemana Ketua DPR Puan Maharani di Tengah Heboh Pembahasan RUU Pilkada

Rapat pun yang mulanya akan berlangsung, harus di skors lantaran persyaratan korum rapat belum terpenuhin.

DPR
{{caption}}
RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini!

Dasco pun tak bisa memastikan apakah rapat pengesahan revisi undang-undang Pilkada dapat digelar secepatnya atau tidak.

DPR
{{caption}}
Sebelum Pengesahan RUU Pilkada, DPR Pertimbangkan Suara Rakyat

Dasco mengatakan, DPR akan selalu tunduk dengan aturan dana tata tertib rapat paripurna demi terciptanya keputusan yang demokratis.

UU Pilkada
{{caption}}
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

Sufmi Dasco Ahmad
{{caption}}
Cerita Anggota DPR Pilih Tak Hadiri Paripurna, Rapat Tak Kuorum hingga RUU Pilkada Batal Disahkan

Revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.

Rapat Paripurna DPR
{{caption}}
DPR Tunda Pengesahan RUU Pilkada, Ini Alasannya

Rapat Paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada sedianya digelar pada pukul 09.00 WIB.

RUU Pilkada
{{caption}}
Ini Alasan Banyak Anggota DPR Absen Paripurna Pengesahan RUU Pilkada

Rapat Paripurna DPR RI sedianya merupakan agenda wajib untuk dihadiri para legislator.

UU Pilkada
{{caption}}
Dasco DPR: Aspirasi Masyarakat Kita Dengar, tapi Mekanisme RUU Pilkada Tetap Berjalan

Dasco mengimbau kepada massa aksi agar menjaga kondusivitas dalam melakukan unjuk rasa.

RUU Pilkada
{{caption}}
Sufmi Dasco: Tak Ada Rencana Pembahasan Revisi UU Pilkada Tahun Ini

Dasco menegaskan, usulan Kepala Daerah dipilih DPRD baru sekadar wacana, mengingat tak ada revisi UU Pilkada.

berita update
{{caption}}
Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Ini Alasannya

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar sistem **Pilkada lewat DPRD** kembali diterapkan. Usulan ini didasari kajian internal dan akan memicu pembahasan RUU komprehensif.

aspirasi publik
{{caption}}
Blak-blakan Jokowi Ungkap Makna Kemeja Biru Khas 'Prabowo-Gibran' saat Beri Pernyataan Demo RUU Pilkada

Terlihat Jokowi mengenakan kemeja berwarna biru langit khas Prabowo-Gibran

baliho prabowo-gibran
{{caption}}
Dirujak Netizen Hingga Followers Instagram Turun Gara-gara Tak Posting RUU, Begini Kata Raffi Ahmad

Raffi Ahmad pun akhirnya buka suara terkait kondisi yang terjadi.

peringatan darurat
{{caption}}
Jokowi Hargai Gerak Cepat DPR Revisi UU Pilkada, Harap Diterapkan di RUU Perampasan Aset

Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.

jokowi
{{caption}}
Bank Indonesia Beberkan Dampak Demo RUU Pilkada dengan Ekonomi Nasional

Stabilitas ekonomi sangat sensitif terhadap pergerakan politik yang luar biasa.

bank indonesia
{{caption}}
Menkum Agtas: Pelayanan Berbasis Elektronik Ditjen AHU, Selaras dengan Komitmen Prabowo

Saat ini layanan berbasis elektronik yang sudah ada di Ditjen AHU berjalan dengan baik.

berita update
{{caption}}
Anindya Bakrie Jadi Ketum Kadin, Menkumham: Enggak Ada Perintah Presiden

Supratman Andi Atgas menegaskan tidak mungkin ada intervensi dari pemerintah perihal kepengurusan Kadin.

arsjad rasjid
{{caption}}
Baleg DPR Sepakati Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Bisa Dijabat Bergantian

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyerahkan sepenuhnya kepada DPR.

achmad baidowi
{{caption}}
Kasus WNA Pakai Visa Investor untuk Bisnis Ilegal di Bali, Menkumham Pastikan Kaji Ulang VOA

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Supratman Andi Agtas menyatakan akan mengkaji visa on arrival (VoA) dari WNA yang kerap bikin masalah di Bali.

supratman andi agtas menkumham
{{caption}}
FOTO: Pesan Terakhir Yasonna di Momen Sertijab Menkumham kepada Supratman Andi Agtas

Dengan kerendahan hatinya, ia menyampaikan 'To Live, To Love, To Learn dan To Leave A Legacy.'

berita foto
{{caption}}
Respons Menkumham Andi Agtas Terkait Putusan MK Ubah Ambang Batas Pilkada

MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon

batas pencalonan pilkada