LIVE

Putusan MK Pengalaman Kepala Daerah Syarat Cawapres, Fenomena Dinasti Politik Bukan Gejala

Gugatan diajukan oleh oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (Unsa) bernama Almas Tsaqibbirru.

mahkamah konstitusi
Putusan MK Pengalaman Kepala Daerah Syarat Cawapres, Fenomena Dinasti Politik Bukan Gejala
Putusan MK Pengalaman Kepala Daerah Syarat Cawapres, Fenomena Dinasti Politik Bukan Gejala (merdeka.com)

Demikian diungkap Amnesty Internasional

Putusan MK Pengalaman Kepala Daerah Syarat Cawapres, Fenomena Dinasti Politik Bukan Gejala

Putusan MK Pengalaman Kepala Daerah Syarat Cawapres, Fenomena Dinasti Politik Bukan Gejala

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan syarat minimal usia Capres Cawapres 40 tahun Pernah Jadi Kepala Daerah dianggap dinasti politik bukan lagi fenomena yang abu-abu.

Hal itu dibuktikan dengan keluarga Presiden Joko Widodo yang dinilai menikmati berbagai fasilitas negara yang ada.

"Fenomena politik dinasti, bukan lagi gejala tapi sudah menjadi fenomena yang nyata, bahwa sejumlah anak presiden, anak kepala negara, itu menikmati kekuasaan menikmati jabatan publik,dan juga fasilitas bisnis dari kelompok ketika bapaknya sedang berkuasa," 

kata Usman saat ditemui di kawasan Juanda, Jakarta Pusat (16/10).

merdeka.com

Menurut dia, keputusan MK akan hal tersebut sudah melewati ambang batas sebagai konstitusi tertinggi negara. Bukan hanya itu, Presiden pun, dianggap Usman sudah tidak malu-malu lagi untuk memprioritaskan dengan kedok kepentingan keluarga.

Putusan MK Pengalaman Kepala Daerah Syarat Cawapres, Fenomena Dinasti Politik Bukan Gejala

Pasalnya, dengan keputusan MK itu pun peluang anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming jadi terbuka luas untuk dapat menduduki kursi Cawapres.

"Presiden tanpa malu malu ingin memprioritaskan mengistimewakan kepentingan keluarganya, kepentingan anak-anaknya yang minim prestasi politik, minim pengalaman politik, untuk kemudian memperluas jabatan jabatan politiknya bukan hanya di level kota, tapi bahkan hingga level negara," terang dia.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait syarat usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Gugatan diajukan oleh oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (Unsa) bernama Almas Tsaqibbirru.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.

Asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi menilai kepala daerah sudah teruji berpengalaman sehingga dianggap layak maju sebagai capres dan cawapres.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Henni Rachma Sari
Editor Henni Rachma Sari
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
OTT Kepala Kantor Imigrasi Jakbar, KPK Sita Dolar AS Hingga Logam Mulia Emas

{{caption}}
Kepala Kantor Imigrasi Jakbar Ikut Terjaring OTT KPK

{{caption}}
Begini Situasi Penggeledahan Ruang Pimpinan BGN

{{caption}}
Dicopot dari Kepala BGN, Dadan Hindayana Ucap Terima Kasih ke Prabowo

{{caption}}
Empat Anggota TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun Penjara

{{caption}}
Istana Blak blakan Alasan di Balik Prabowo Copot 3 Pimpinan BGN, Ada Catatan Serius

Topik Terkait
{{caption}}
MK Bacakan Putusan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Diajukan Mahasiswa Unisia Brahma Aryana Hari Ini

Perkara ini diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia bernama Brahma Aryana yang diwakili kuasa hukumnya Viktor Santoso Tandiasa.

Gugatan batas usia capres-cawapres
{{caption}}
Demokrat Respons Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres: Membuka Jalan Pemimpin Muda

Para pemimpin muda itu juga mesti lahir dari proses merit sistem, bukan karena keistimewaan.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Putusan MK Dikaitkan Dinasti Politik, Pengamat Nilai Terlalu Konspirasi Kekuasaan Ikut Campur

Hasan tak ingin putusan MK itu menjadi prasangka buruk karena ketidaksukaan semata.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Putusan MK Buka Peluang Pemimpin Muda di Daerah Menuju Nasional

Putusan MK soal batas usia capres cawapres mesti dipatuhi seluruh masyarakat Indonesia.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
VIDEO: Pembelaan Ketua Hakim MK Anwar Usman, Banjir Kritik Putusan Loloskan Gibran

Ketua MK Anwar Usmar juga dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan yang membuat Gibran bisa maju menjadi cawapres pendamping Prabowo

berita video
{{caption}}
Putusan MK soal Batas Usia Capres Cawapres Dinilai Rasional dan Adil

Menurutnya, MK sudah memutuskan secara independen dan objektif.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Putusan MK soal Syarat Capres Cawapres Diharapkan Melahirkan Pemimpin Muda Berprestasi

Syarat usia minimal calon presiden atau calon wakil presiden tetap 40 tahun dengan tambahan frasa sedang atau pernah menjabat jabatan kepala daerah.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Soal Batas Usia Capres Cawapres, Kenapa Diputuskan MK Padahal Wewenang Pemerintah dan DPR

"MK membuka peluang politik dinasti," kata Bivitri Susanti.

Batasan Usia Capres Cawapres
{{caption}}
Sahabat Ganjar Hormati Putusan MK Tapi Merasa Janggal dan Tak Konsisten

Sahabat Ganjar menghormati putusan MK tersebut dan mengakui bahwa putusan tersebut bersifat binding (mengikat) dan final.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Jadi Sorotan Usai Putuskan Usia Capres-Cawapres, Ketua MK Anwar Usman Punya Kekayaan Rp33 M

Ketua MK Anwar Usman jadi sorotan usai memutuskan usia capres dan cawapres.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
Usai Putusan MK, Ini Sederet Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Selain Gibran Berpeluang Maju Pilpres

Secara sederhana, maka seseorang yang belum mencapai umur 40 tahun dapat mencalonkan menjadi capres-cawapres, namun telah berpengalaman menjadi kepala daerah.

Gibran Rakabuming Raka
{{caption}}
Ini Sosok yang Bantu Almas Mahasiswa UNSA Solo Gugat Batas Usia Capres-Cawapres hingga Dikabulkan MK

Mahasiswa UNSA Solo Almas Tsaqibbirru dibantu pengacara ini saat ajukan gugatan batas usia Capres-Cawapres ke MK.

Mahkamah Konstitusi
{{caption}}
MK Terima Pencabutan Uji Materiil KUHP Pasal 603 Soal Kerugian Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pencabutan uji materiil KUHP Pasal 603 terkait penetapan kerugian negara oleh BPK. Pemohon memiliki alasan kuat di balik keputusan ini.

bpk
{{caption}}
Sidang UU TNI di MK, Ahli Sebut DPR Jadi ‘Tombol Pengaman’ Cegah Penyalahgunaan Kekuatan Militer oleh Presiden

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

berita update
{{caption}}
Judicial Review UU TNI, Ahli di MK Nilai Pelibatan TNI di Jabatan Sipil Berisiko Lemahkan Profesionalisme Militer

profesionalisme militer dibangun melalui latihan tempur berkelanjutan, kesiapan operasional, pemeliharaan sistem persenjataan.

kedaulatan negara
{{caption}}
Putusan MK: Parpol Tak Penuhi Kuota 30 Persen Perempuan bakal Dicoret dari Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyetujui sebagian dari permohonan untuk menguji materiil Undang-Undang Pemilu.

konten ai
{{caption}}
MK Gugurkan Gugatan UU ITE yang Diajukan Mahasiswa, Ini Penyebabnya

Sidang untuk mengumumkan Putusan Nomor 163/PUU-XXIV/2026 dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 25 Mei 2026.

berita update
{{caption}}
MK Putuskan Jakarta Tetap Ibu Kota Negara, PKS Minta Pemerintah Jelaskan Kesiapan Infrastruktur di IKN

Keputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.

berita update
{{caption}}
Hasan Nasbi Tegaskan Bukan Waktu Tepat Provokasi Pemerintah di Tengah Dinamika Global

Mantan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan provokasi terhadap pemerintah tidak tepat dilakukan saat ini, menekankan pentingnya persatuan nasional di tengah ketidakpastian global.

demokrasi indonesia
{{caption}}
Hasto Kristiyanto Tegaskan Pentingnya Institusionalisasi Partai di Forum CALD

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti pentingnya institusionalisasi partai dalam forum internasional CALD di Filipina, mengungkap kunci ketahanan partai menghadapi tekanan politik.

cald
{{caption}}
Bamsoet: Usulan KPU Jadi Cabang Kekuasaan Keempat Perlu Kajian Mendalam

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai usulan menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik secara akademik, namun memerlukan kajian mendalam terkait urgensi dan implikasinya pada desain konstitusi negara.

bambang soesatyo
{{caption}}
Pencairan Dana Parpol Kudus 2026 Tertunda, Menanti LHP BPK

Pencairan Dana Parpol Kudus tahun 2026 senilai Rp2,57 miliar masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya, memastikan akuntabilitas anggaran.

anggaran parpol
{{caption}}
NasDem Kabupaten Bogor Resmikan Kantor Baru, Perkuat Konsolidasi Pasca-Pemilu

Partai NasDem Kabupaten Bogor meresmikan kantor baru di pusat perkantoran Pemkab Bogor, menandai penguatan konsolidasi dan kebangkitan partai pasca-Pemilu 2024.

friedrich ruminjtap
{{caption}}
Bantuan Operasional Bawaslu KPU Palu Diharapkan Tingkatkan Kinerja Penyelenggara Pemilu

Pemerintah Kota Palu menyerahkan bantuan operasional kepada Bawaslu dan KPU, diharapkan mampu meningkatkan kinerja lembaga penyelenggara Pemilu demi demokrasi yang lebih baik di Palu.

bantuan operasional