Polisi Bergerak Usut Pemberi Perintah ke Kades Kohod Arsin Palsukan SHGB dan SHM di Laut Tangerang

Bareskrim Polri memastikan penyidikan kasus pagar laut Tangerang tidak hanya berhenti di penetapan Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin bin Asip

Bareskrim Polri memastikan penyidikan kasus pagar laut Tangerang tidak hanya berhenti di penetapan Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip sebagai tersangka.

Polri juga bakal mengusut siapa sosok yang memberi perintah kepada Arsin untuk memalsukan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di Laut Tangerang.

"Nanti akan kita kembangkan kita," kata Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro kepada wartawan, Rabu (19/2).

Djuhandani menjelaskan dalam proses penyidikannya, Polri menerima laporan adanya sertifikat ganda di Laut Tangerang yang telah dipagari bambu sepanjang 30,16 Kilometer. Setelah diselidiki, polisi menemukan pemalsuan ratusan surat SHGB dan SHM dengan mencatut nama warga desa Kohod.

Polri kemudian menetapkan Arsin dan Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, Ujang Karta sebagai tersangkanya. Lalu dua orang selaku penerima kuasa inisial SP dan CE. Djuhandani memastikan penyelidikan kasus tersebut akan berjalan profesional dan tuntas.

"Penyidikan secara profesional kita mulai dari ujungnya dulu, kita buktikan masing-masing perbuatan ini kan proses hukum yang kita laksanakan itu adalah terpenuhi alat bukti terkait perbuatannya," ucap Djuhandani.

"Jadi, ini ada pemalsuan, pemalsuan nya siapa yang nyuruh siapa yang menyiapkan. Itu lah yang kita bangun, seperti yang diharapkan rekan rekan atau masyarakat adalah penyidik polri yang profesional," dia menambahkan.

Periksa 4 Tersangka

Penyidik telah memeriksa empat orang tersangka untuk mengungkap motif di balik pemalsuan 263 SHGB. Hasil pemeriksaan, motif ada kaitannya dengan keuntungan ekonomi.

Namun, penyidik masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengetahui lebih lanjut motif yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

"Kalau kita berbicara motif, saat ini kita terus mengembangkan, yang jelas tentu saja ini terkait dengan ekonomi," kata dia kepada wartawan, Selasa (18/2).

Djuhandhani mengatakan, penyidik dalam pemeriksaan sebelumnya sempat mengonfrontasi Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Desa (Kades) dan pihak kuasa terkait.

Hasil pemeriksaan, mereka saling lempar tanggung jawab, terutama terkait dengan aliran dana. "Dari situ kami sudah bisa menyimpulkan kira-kira dari mereka itulah yang berusaha mencari keuntungan dari masalah ini," ucap dia.

Saat ditanya lebih jauh mengenai jumlah keuntungan yang didapat para tersangka, Djuhandhani mengaku, belum mengetahui secara terperinci. Masing-masing pihak masih memberikan keterangan yang berbeda.

"Saling melempar nah tentu saja nanti kita dari pemeriksaan lebih lanjut kita akan bisa mengetahui," terangnya.