Perkuat Kesadaran Hukum Warga, Kemenkumham Babel Gelar Penyuluhan Hukum di Desa Kerakas

Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat peran paralegal di Kubu Raya. Penguatan paralegal ini bertujuan memperluas akses keadilan masyarakat, terutama di tingkat desa, sesuai nomenklatur terbaru.

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung menggelar pelatihan fasilitator untuk ASN, memastikan kesiapan penuh dalam implementasi KUHP KUHAP 2026 demi sistem hukum modern dan adaptif.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) aktif melakukan monitoring Posbankum di Desa Jeruk dan Batu Belubang, Bangka Tengah, memastikan layanan bantuan hukum optimal bagi masyarakat desa.

Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) memperkuat pemahaman ASN terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional guna memastikan implementasi optimal di daerah. Simak selengkapnya!

Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng terus tingkatkan pembinaan Posbankum di Palangka Raya. Langkah strategis ini demi memastikan masyarakat, khususnya yang kurang mampu, mendapatkan akses keadilan yang merata dan berkualitas.

Kemenkum Bengkulu akan segera mengadakan Pelatihan Paralegal Posbankum untuk memastikan layanan hukum merata hingga pelosok desa, memperkuat akses keadilan bagi masyarakat.

Kemenkum Sulsel aktif mendorong peran Posbakum di desa dan kelurahan untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, demi reformasi hukum yang inklusif.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama Kemenkumham Babel gelar bimtek untuk optimasi produk hukum daerah, demi tata kelola pemerintahan yang taat hukum dan kepastian masyarakat.

Kanwil Kemenkum Babel Tingkatkan Pemahaman Hukum masyarakat desa terpencil melalui program 'Berkumpul', fokus pada KUHP terbaru dan bantuan hukum gratis.

Kemenkumham Babel bersama PLBH Al-Hakim menggelar penyuluhan hukum di Pangkalbalam, memastikan warga, terutama yang kurang mampu, memahami hak dan akses bantuan hukum gratis. Bagaimana detailnya?

Kanwil Kemenkum Jateng serius mendorong pembentukan Posbakum di tingkat desa dan kelurahan di Grobogan. Upaya ini bertujuan mendekatkan akses keadilan dan edukasi hukum bagi masyarakat.

Kemenkumham Kukar berkolaborasi memperluas layanan hukum desa di Kutai Kartanegara, memastikan keadilan dapat dijangkau seluruh masyarakat. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan menyelesaikan sengketa di tingkat akar rumput.

Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung memfasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bangka Tengah mengenai Tata Cara Transaksi Nontunai Desa, memastikan regulasi berkualitas dan akuntabel serta menjadi contoh bagi daerah lain.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) gencar mengedukasi perlindungan Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang paten dan royalti musik, guna meningkatkan kesadaran di kalangan akademis

Kolaborasi antara Kanwil Kemenkumham dan PLN UIW Bangka Belitung siap memfasilitasi pendaftaran merek 20 produk UMK Babel. Inisiatif ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan daya saing produk UMK di pasar global.

Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen penuh memperkuat Layanan Perseroan Perorangan demi mencapai target 80.000 pendaftaran nasional pada tahun 2026, sekaligus mendukung kemudahan berusaha.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung selaraskan Harmonisasi Ranperda Investasi Bangka untuk ciptakan kepastian hukum dan dorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung baru saja mengharmonisasikan 11 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Belitung Timur. Langkah ini bertujuan memperkuat kualitas regulasi daerah demi pemerintahan yang akuntabel.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Barat melakukan inventarisasi permasalahan hukum di Pasangkayu. Langkah ini strategis untuk memetakan persoalan dan menyusun program pembinaan hukum yang tepat sasaran.

Kejaksaan Negeri Pasaman Barat membuka ruang konsultasi hukum serta pendampingan bagi kepala sekolah. Langkah ini bertujuan mencegah persoalan hukum dalam pengelolaan anggaran sekolah, sekaligus memberikan rasa aman.

Pembentukan Posbankum di desa/kelurahan menjadi langkah strategis Kemenkumham Sulut untuk memperkuat akses keadilan, menyelesaikan sengketa, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Polres Bangka Barat intensifkan koordinasi dengan pemerintah desa untuk ciptakan Kamtibmas Desa yang kondusif, antisipasi berbagai kerawanan seperti narkoba dan KDRT. Simak upaya selengkapnya!

Kemenkum DIY meluncurkan Aplikasi Kalandra, sebuah inovasi berbasis web untuk memantau penyuluhan hukum di tingkat kalurahan. Simak bagaimana aplikasi ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas!