Dana Bos

Kejaksaan Negeri Pasaman Barat membuka ruang konsultasi hukum serta pendampingan bagi kepala sekolah. Langkah ini bertujuan mencegah persoalan hukum dalam pengelolaan anggaran sekolah, sekaligus memberikan rasa aman.

Terdapat 4 yang menjadi tersangka oleh Kejari Nias Selatan.

Pemerintah Kabupaten Serang telah merampungkan pembahasan skema insentif bagi 3.587 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu formasi guru, menargetkan pencairan pada pekan pertama Ramadan.

Disdik Sumsel berkomitmen penuh cegah siswa putus sekolah akibat kendala biaya, pantau ketat sekolah, dan siapkan skema pendanaan berkeadilan demi masa depan pendidikan anak bangsa.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kembali menegaskan larangan keras terhadap praktik pungutan liar sekolah Sumut, sekaligus mendorong percepatan program biaya pendidikan gratis. Langkah ini diambil menyusul kasus korupsi dana BOS yang melibatkan kepa

Dinas Pendidikan Kota Mataram menegaskan Gaji Guru PPPK Paruh Waktu tidak akan lagi bersumber dari dana BOS, melainkan APBD, memberikan kepastian status ASN bagi para pengajar dan menjamin kesejahteraan mereka.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo mendesak pemerintah daerah untuk segera mengangkat 87 Kepala Sekolah Definitif Situbondo guna memastikan kewenangan penuh dalam pengelolaan sekolah.

Komisi III DPRD Singkawang resmi mengeluarkan Larangan Penjualan LKS di SD dan SMP. Kebijakan ini diambil untuk melindungi siswa dari beban biaya tambahan dan memastikan pendidikan yang adil serta merata.

Ketua Komisi VII DPR menyoroti ketimpangan insentif dan kesejahteraan tenaga administratif pendidikan yang belum merata, mendesak Kemendikdasmen segera mengambil langkah konkret.

Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) membeberkan perkembangan signifikan dalam penanganan kasus penahanan ijazah siswa, berhasil membebaskan ribuan dokumen penting ini yang sebelumnya tertahan di sekolah.